AMDAL - Analisis Mengenai Dampak Lingkungan & Penjelasannya

4.2/5 - (43 votes)

AMDAL – Dalam sebuah perencanaan usaha, kegiatan atau pembangunan tentu diperlukan perencanaan yang matang. Tujuannya adalah agar usaha, kegiatan atau pembangunan tersebut berjalan lancar. Dalam suatu perencanaan, tentunya dampak terhadap lingkungan juga perlu diperhatikan.

Perhatian terhadap lingkungan sekitar dimaksudkan untuk menekan dampak dari pembangunan kepada lingkungan dan masyarakat sekitar. Maka dari itulah diperlukan sebuah analisis mengenai dampak lingkungan yang dikenal dengan istilah AMDAL.

Keberadaan AMDAL dinilai penting untuk mengurangi berbagai potensi masalah dan dampak yang ditimbulkan oleh pembangunan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Berikut ini adalah penjelasan lengkap mengenai Analisa Dampak Lingkungan.

Pengertian dan Pentingnya AMDAL

AMDAL atau analisis dampak lingkungan merupakan sebuah kajian mengenai dampak penting dan dampak besar untuk pengambilan keputusan dari sebuah kegiatan atau usaha yang direncanakan terhadap lingkungan hidup. Kajian tersebut diperlukan untuk proses pengambilan keputusan mengenai penyelengaraan kegiatan itu sendiri.

AMDAL adalah proses di dalam suatu studi ilmu formal yang diadakan untuk memperkirakan beberapa dampak dari sebuah kegiatan atau pembangunan terhadap lingkungan. Karena setiap proyek tentu memiliki dampak terhadap lingkungan di sekitarnya.

Analisis Dampak Lingkungan terdiri dari analisis yang meliputi berbagai macam aspek lingkungan, baik yang berupa aspek kimia, fisik, sosial, ekonomi, budaya, biologi, dan sebagainya. Semuanya perlu analisa secara menyeluruh. Adapun lingkungan hidup yang dimaksud adalah lingkungan yang bersifat biotik, abiotik, dan juga kultural. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Hidup.

AMDAL merupakan sebuah alat yang digunakan untuk pengambilan keputusan mengenai akibat apa saja yang kemungkinan muncul dari sebuah rencana usaha atau kegiatan.

Jenis Usaha Berdampak Pada Lingkungan

Beberapa jenis sektor usaha atau kegiatan yang dapat menciptakan akibat yang besar kepada lingkungan, antara lain:

Eksploitasi terhadap sumber daya alam, baik sumber terbarukan dan tidak terbarukan
Introduksi jenis hewan, jasad renik, dan tumbuhan
Kegiatan yang menerapkan teknologi-tenologi yang diperkirakan memiliki dampak yang bisa mempengaruhi lingkungan
Kegiatan-kegiatan yang berpotensi dapat menciptakan pemborosan, kerusakan lingkungan hidup, pencemaran akibat limbah, atau kemerosotan sumber daya alam
Kegiatan-kegiatan yang bisa mempengaruhi pertahanan negara atau berpotensi tinggi mempengaruhi pertahanan negara
Kegiatan-kegiatan yang dapat menghasilkan sesuatu yang mempengaruhi lingkungan, baik alam, sosial budaya, maupun lingkungan buatan.
Kegiatan-kegiatan yang dapat menghasilkan sesuatu yang mempengaruhi perlindungan cagar budaya dan atau kawasan konservasi sumber daya alam
Penggunaan atau pembuatan bahan non hayati maupun hayati
Pengubahan bentang alam dan bentuk lahan

Lalu, kriteria apa saja yang dibutuhkan untuk menilai apakah sebuah kegiatan atau proyek berpotensi untuk mempengaruhi lingkungan hidup? Berikut ini beberapa kriterianya:

Dilihat dari banyak atau sedikitnya unsur lingkungan yang diperkirakan terkena dampak
Dilihat dari intensitas dan kurun waktu berlangsungnya dampak
Dilihat dari jenis dampak (reversible atau irreversible)
Dilihat dari jumlah manusia yang diperkirakan akan terkena dampak
Dilihat dari luas wilayah persebaran dari dampak
Dilihat dari sifat kumulatif dampak

Sejarah AMDAL

AMDAL merupakan sebuah konsep yang pertama kali dicetuskan oleh pemerintah Amerika Serikat, tepatnya pada tahun 1969. Istilah ini dikenal dengan Environmental Impact Assesment atau disingkat EIA.

Tercetusnya EIA ini dimulai dari adanya berbagai macam gerakan aktivis lingkungan yang menentang pembangunan serta menentang keberadaan teknologi tinggi pada masa itu. Maka dari itu AMDAL menjadi konsep yang direncanakan untuk menjaga lingkungan hidup.

Konsep ini kemudian diadopsi oleh berbagai negara karena dinilai menjadi sebuah konsep yang positif, termasuk Indonesia. Di Indonesia sendiri, AMDAL tertuang dalam Undang-undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dasar hukum lainnya adalah Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1999.

Tujuan AMDAL

Analisis Dampak Lingkungan memiliki tujuan untuk menjaga lingkungan dari dampak yang muncul akibat adanya sebuah rencana proyek atau kegiatan tertentu. Keberadaannya sangat penting dan didasarkan pada studi kelayakan yang ada di dalam peraturan atau undang-undang yang berlaku.

Tanpa analisis mengenai dampak lingkungan, bisa jadi lingkungan akan rusak akibat adanya kegiatan atau proyek tersebut. Hal ini dikhawatirkan memunculkan beberapa kerusakan lingkungan dan juga mengganggu kultural setempat.

Berikut ini beberapa komponen yang seharusnya tercantum dalam AMDAL, antara lain:

PIL (penyajian informasi lingkungan)
KA (kerangka acuan)
ANDAL (analisis dampak lingkungan)
RPL (rencana pemantauan lingkungan)
RKL (rencana pengelolaan lingkungan)

Tujuan adanya Analisis Dampak Lingkungan adalah untuk menjaga, yaitu menjaga agar setiap kegiatan atau proyek pembangunan tidak memberikan dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial setempat. Dengan demikian, analisis dibuat berdasarkan perkiraan dan juga solusi dari permasalahan yang mungkin muncul.

Manfaat AMDAL

Analisis tentang dampak lingkungan tentunya memiliki berbagai macam dampak positif, baik bagi pemerintah, bagi masyarakat, dan juga bagi pemrakarsa.

a. Manfaat Untuk Pemerintah

Bagi pemerintah, keberadaan AMDAL dapat membantu dalam:

Pencegahan dari kerusakan lingkungan dan pencemaran
Pencegahan terhadap konflik yang terjadi dengan masyarakat
Menjaga supaya pembangunan atau kegiatan dilakukan sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan dan sesuai dengan peraturan tentang lingkungan yang berlaku
Perwujudan dari tanggung jawab pemerintah dalam mengelola lingkungan hidup

b. Manfaat Untuk Masyarakat

Adapun manfaat AMDAL untuk masyarakat, antara lain:

Memberikan pengetahuan dini dari kemungkinan dampak yang terjadi dari sebuah kegiatan atau proyek pembangunan
Menjadi salah satu sumber untuk proses pengambilan keputusan
Melaksanakan fungsi masyarakat sebagai kontrol atau pengendalian terhadap kegiatan

c. Manfaat Untuk Pemrakarsa

Tidak hanya bermanfaat untuk pemerintah dan masyarakat saja, AMDAL pun bermanfaat juga untuk pemrakarsanya, yaitu:

Menjamin keberlangsungan usaha
Referensi dari pengajuan kredit dan segala hal yang berhubungan dengan investasi dan ekonomi proyek
Sebagai referensi untuk berhubungan dengan masyarakat dan pemerintahan mengenai hukum dan dapat saling menguntungkan bagi semua pihak

Fungsi AMDAL

Selain tujuan dan manfaatnya, AMDAL memiliki banyak sekali fungsi. Berikut ini beberapa fungsi dari dokumen Analisis Dampak Lingkungan secara umum.

Sebagai bahan perencanaan dalam pembangunan kawasan
Sebagai izin dari kelayakan lingkungan
Sebagai dokumen yang legal
Sebagai awal dari rekomendasi mengenai izin usaha
Sebagai dokumen untuk referensi pengambilan keputusan mengenai kelayakan lingkungan hidup dan rencana usaha atau proyek
Sebagai dokumen untuk referensi penyusunan rancangan usaha atau rancangan proyek
Sebagai referensi untuk menyusun rencana pengelolaan dan juga pemantauan dari lingkungan sekitar

Jenis AMDAL

Terdapat jenis-jenis AMDAL, tergantung dari berbagai faktor yang mempengaruhinya. Berikut ini beberapa jenis AMDAL yang ada di Indonesia.

1. AMDAL Proyek Tunggal

AMDAL proyek tunggal merupakan sebuah dokumen yang membahas tentang studi kelayakan lingkungan untuk sebuah usaha, kegiatan atau proyek yang diusulkan hanya untuk satu jenis.

Beberapa contoh AMDAL proyek tunggal misalnya untuk proyek rumah sakit, proyek lapangan golf, proyek tol, proyek PLTU, dan lainnya. Pada umumnya, pengelola atau pemrakarsa kegiatan ini berasal dari satu institusi.

Selain itu, fungsi kegiatan proyek tunggal juga terpisah dari proyek lainnya, dan memiliki penanggung jawab dari satu instansi.

2. AMDAL Kawasan

AMDAL kawasan merupakan analisis mengenai dampak lingkungan yang membahas tentang studi kelayakan lingkungan untuk sebuah kegiatan atau usaha atau proyek yang diusulkan dari beberapa kegiatan.

Dalam hal ini, AMDAL menjadi satu kewenangan yang membidangi kegiatan tersebut. Contoh AMDAL kawasan adalah AMDAL untuk kawasan pariwisata, industri, dan lainnya. Pada jenis ini, AMDAL menjadi satu instansi yang di bawahnya masih ada beberapa kegiatan lainnya, biasanya masih berada di satu kawasan.

3. AMDAL Terpadu Multi Sektor

AMDAL berikutnya adalah AMDAL terpadu multi sektor. AMDAL semacam ini merupakan sebuah dokumen tentang studi kelayakan lingkungan untuk usaha kegiatan yang disukulkan dari beberapa jenis kegiatan, namun beberapa kegiatan ini masih memiliki keterikatan dalam sektor perencaan, hingga produksinya. Contohnya adalah proyek pembangunan hutan tanaman industri, proyek pembangunan pemukiman terpadu, dan semisalnya.

4. AMDAL Regional

AMDAL jenis berikutnya adalah jenis regional. AMDAL ini membahas tentang studi kelayakan lingkungan yang disulkan untuk kegiatan yang diusulkan dan terkait satu dengan lainnya. Di dalamnya terdapat kewenangan-kewenangan yang lebih dari satu instansi dan berada pada satu kewenangan administratif yang sama.

Contoh AMDAL Regional misalnya proyek pengelolaan tanah gambut pada satu juta hektar di sebuah daerah, proyek pengelolaan bukit, dan sebagainya. Dalam hal ini, ada lebih dari satu instansi yang bertanggung jawab.

Pihak Yang Terlibat Dalam Prosedur AMDAL

Sebelum membahas mengenai prosedur AMDAL, ada baiknya mengetahui telebih dahulu pihak mana saja yang terlibat dalam prosedur itu sendiri. Berikut tiga pihak yang terlibat secara langsung.

1. Komisi Penilaian AMDAL

Pihak pertama yang terlibat secara langsung adalah komisi penilaian AMDAL. Komisi ini adalah pihak yang bertugas untuk menilai dokumen AMDAL. Komisi penilai memiliki kedudukan di Kementerian Lingkungan Hidup, yaitu:

Di tingkat provinsi berkedudukan di Bapedalda atau Instansi pengelola lingkungan hidup provinsi
Di tingkat kabupaten atau kota berkedudukan di Bapedalda atau Instansi pengelola lingkungan hidup kabupaten atau kota

Komisi penilai AMDAL ini bertugas untuk mewakili masyarakat yang terkenda dampak dan juga pemerintah untuk menilai kelayakan dari AMDAL tersebut. Pekerjaannya diatur dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup. Sementara itu anggota komisi penilai AMDAL ditetapkan oleh gubernur dan walikota atau bupati.

2. Pemrakarsa

Pihak kedua yang terlibat dengan AMDAL tentunya adalah pemrakarsa. Pemrakarsa ini dapat berupa orang atau instansi atau badan hukum yang bertanggung jawab atas sebuah rencana kegiatan atau rencana usaha atau rencana proyek tersebut. Pemrakarsa bisa dikatakan sebagai pihak yang mengajukan AMDAL untuk dinilai dan disetujui oleh komisi penilai.

3. Masyarakat

Pihak selanjutnya yang terlibat di dalam prosedur AMDAL adalah masyarakat yang berkepentingan. Dalam hal ini masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat yang menjadi dampak dari adanya usaha atau proyek yang dimaksud. Berikut beberapa kriteria masyarakat yang berkaitan dengan AMDAL sebuah usaha atau proyek:

Berdasarkan kedekatan jarak tinggalnya dengan lokasi rencana usaha atau rencana proyek
Berdasarkan faktor ekonomi atau pengaruh ekonomi
Berdasarkan faktor sosial budaya
Berdasarkan pada kondisi lingkungan hidup
Berdasarkan faktor pengaruh norma dan nilai-nilai yang ada di sekitarnya

Dalam hal ini, masyarakat memiliki kepentingan untuk ikut serta mengawasi prosedur AMDAL itu sendiri. Maka dari itu, masyarakat dibedakan menjadi masyarakat yang terdampak dan masyarakat yang menjadi pemerhati.

Prosedur AMDAL

Setelah mengetahui pihak mana saja yang terlibat dalam prosedur AMDAL, setelah itu dilanjutkan dengan beberapa proses tertentu yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berikut ini beberapa prosedur dan persyaratan AMDAL yang dibedakan ke dalam beberapa poin.

1. Proses Penapisan atau Screening atau Wajib AMDAL

Proses pertama yang perlu dilakukan untuk AMDAL adalah proses penapisan atau screening. Proses ini dikenal juga dengan seleksi wajib. Proses ini dilakukan untuk menentukan apakah kegiatan atau proyek tersebut wajib memiliki AMDAL atau tidak.

Proses penapisan di Indonesia dilakukan dengan satu langkah. Semuanya tertuang dalam Keputusan Menteri Negara LH No. 17 tahun 2001 tentang jenis rencana usaha atau kegiatan. Dari peraturan tersebut ada beberapa bahan pertimbangan yang perlu diperhatikan, apakah diperlukan AMDAL atau tidak.

2. Proses Pengumuman

Proses selanjutnya adalah proses pengumuman. Dalam hal ini, semua rencana kegiatan atau rencana proyek yang dilakukan dan diwajibkan padanya untuk memiliki AMDAL, perlu diumumkan. Pengumuman ini dilakukan kepada masyarakat mengenai seluruh rencana kegiatannya, sebelum penyusunan AMDAL dilakukan.

Pengumuman ini dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan atau instansi yang bertanggung jawab, selaku pemrakarsa. Pengumuman ini diatur prosesnya dalam Keputusan Kepala BAPEDAL No. 08 tahun 2000 tentang keterlibatan masyarakat dan keterbukaan informasi.

3. Proses Pelingkupan atau Scapping

Proses berikutnya adalah pelingkupan atau scapping. Proses ini merupakan proses awal untuk mengidentifikasi masalah dan menentukan batasan wilayah studi. Tujuannya untuk menetapkan tingkat kedalaman studi dan dampak penting dari sebuah kegiatan terhadap lingkungan.

Tujuan lainnya adalah untuk membuat cakupan-cakupan yang akan dinalisis lebih lanjut. Dalam proses ini, saran dan masukan dari masyarakat dapat menjadi sebuah bahan pertimbangan agar proses menjadi berjalan dengan lancar. Hasil akhir dari proses scapping adalah KA-ANDAL.

4. Penyusunan dan Penilaian KA-ANDAL

Setelah melalui beberapa proses di atas, proses selanjutnya adalah penyusunan dan penilaian KA-ANDAL. Proses ini dimulai dengan pengakuan KA-ANDAL oleh pemrakarsa kepada komisi penilaian AMDAL.

Dokumen tersebut kemudian akan dinilai berdasarkan peraturan yang ada. Penilaian akan memakan waktu 75 hari, sesuai dengan peraturan. Jika dokumen masih belum sesuai, maka pemrakarsa masih bisa memperbaiki dan menyempurnakan dokumennya.

5. Penyusunan dan Penilaian pada ANDAL, RKL, dan RPL

Proses selanjutnya adalah penyusunan yang mengacu kepada KA-ANDAL yang sudah disepakati dan sudah melalui proses penilaian. Jika penyusunan sudah selesai, dokumen bisa diajukan kembali ke komisi penilaian untuk dinilai kembali. Lamanya proses penilaian dokumen ini juga memakan waktu 75 hari.

Demikianlah beberapa penjelasan mengenai analisis dampak lingkungan atau AMDAL hingga prosedur dan syarat yang wajib dipenuhi. Keberadaan AMDAL tentu penting, karena sebuah kegiatan atau proyek harus berdasarkan perencanaan yang matang agar tidak menciptakan banyak masalah di kemudian hari, khususnya untuk lingkungan di sekitarnya.