Cagar Alam – Pengertian, Sejarah, Tujuan & Pengelolaan

Cagar Alam – Indonesia memang dikenal memiliki kekayaan dan keindahan alam yang luar biasa. Mungkin, beberapa di antara kita sering dibuat bingung dengan beberapa istilah yang terdengar sama, seperti ekowisata, cagar alam, suaka margasatwa dan taman nasional. Ketiganya sama-sama berlatar belakang konservasi alam, tapi apa bedanya?

Ekowisata dapat dipahami sebagai kegiatan wisata dengan tetap bertanggungjawab terhadap alam, artinya kita tetap harus menjaga apa yang sudah ada, tidak mengambil atau merusak yang ada padanya.

Sedangkan taman nasional dan suaka margasatwa sebenarnya hampir sama dengan cagar alam. Bedanya, kawasan taman nasional suaka margasatwa masih boleh dikunjungi, sedangkan untuk mengunjungi cagar alam memerlukan izin berkunjung khusus dari pengelola daerah setempat.

Pengertian Cagar Alam

Cagar alam adalah suatu kawasan suaka alam yang terdiri dari flora dan fauna yang khas, serta ekosistem tertentu yang memerlukan upaya perlindungan dan berkembang secara alami.

wisata kawah ijen Pixabay

Menurut UU No. 5 tahun 1999 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya memiliki kekhasan satwa, tumbuhan dan ekosistem atau berupa ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.

Perlindungan terhadap ekosistem yang khas inilah yang kemudian menjadikan cagar alam tidak dibuka untuk pariwisata, namun hanya boleh dikunjungi untuk mereka yang berniat melakukan penelitian dan menambah ilmu pengetahuan.

Untuk berkunjung ke kawasan cagar alam, pengunjung diwajibkan membawa surat izin masuk kawasan konservasi (SIMAKSI) yang dikeluarkan oleh Kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) setempat.

Cagar alam menempati posisi berikut dalam klasifikasi hutan di Indonesia:

  • Kawasan Hutan Produksi
    • Hutan Produksi Terbatas (HPT)
    • Hutan Produksi Tetap (HP)
    • Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK)
  • Kawasan Hutan Lindung
  • Kawasan Hutan Konservasi
    • Kawasan Suaka Alam
      • Cagar Alam (CA)
      • Suaka Margasatwa (SM)
    • Kawasan Hutan Pelestarian Alam (KPA)
      • Taman Nasional (TN)
      • Taman Wisata Alam (TWA)
      • Taman Hutan Raya (Tahura)
    • Taman Buru

Kategori Cagar Alam Indonesia

Cagar alam Indonesia dibagi dalam 3 kategori: cagar alam daratan, baik tanah maupun perairan darat; cagar alam laut, dan cagar alam biosfer.

Sampai dengan tahun 2008, telah tercatat 237 lokasi cagar alam yang ada di Indonesia dengan luas keseluruhan mencapai 4.730.704,04 hektar, yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.

Kriteria / Syarat Cagar Alam di Indonesia

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menetapkan suatu kawasan sebagai cagar alam. Kriteria tersebut meliputi:

  1. Keadaan alamnya masih alami dan belum terganggu, baik aneka tumbuhan maupun satwa liar yang hidup di wilayah tersebut.
  2. Memiliki luas dan bentuk lokasi yang dapat menunjang pengelolaan lokasi secara efektif dan menjamin berlangsungnya proses ekologis secara alami.
  3. Ekosistem yang ada padanya terdiri dari beragam jenis flora dan fauna liar yang keberadaannya langka atau terancam punah.
  4. Memiliki formasi biota tertentu dan atau unit-unit penyusunnya.
  5. Memiliki ciri khas dan dapat dijadikan contoh ekosistem yang keberadaannya memerlukan upaya konservasi.
pantai baron nativeindonesia.com

Tujuan dan Manfaat Cagar Alam

Melihat dari kriteria di atas, secara sederhana cagar alam ditetapkan dengan tujuan untuk melindungi ekosistem yang ada di kawasan tersebut, mencegahnya dari bahaya kepunahan, serta melestarikan apa yang ada dalam kawasan tersebut.

Sedangkan manfaat penetapan cagar alam adalah sebagai berikut:

  • Menjadi tempat berlindung bagi flora dan fauna dari bahaya kepunahan.
  • Menjaga ekosistem tetap seperti pada kondisi semula.
  • Memberikan pengaturan terhadap tatanan air.
  • Sebagai tempat penelitian dan sumber ilmu pengetahuan.
  • Menjaga kesuburan tanah.
  • Menjaga kualitas udara
  • Menjaga tata kelola cadangan air tanah dalam kawasan hutan
  • dan sebagainya

Sejarah Cagar Alam

Terbentuknya cagar alam di Indonesia mempunyai sejarah panjang berkaitan dengan pengelolaan kawasan hutan di Indonesia.

Fase pembangunan cagar alam dapat dibagi menjadi 3 periode waktu, yaitu pada masa sebelum pemerintahan Belanda, ketika masa penjajahan Belanda dan masa setelah kemerdekaan Republik Indonesia.

1. Sebelum Penjajahan

Pada periode ini, masyarakat masih memegang teguh prinsip hidup berdampingan dengan alam. Hal ini terbukti dengan keselarasan hidup dan sikap baik terhadap sesama makhluk hidup, termasuk kepada pepohonan dan hewan yang tidak secara terus menerus di eksploitasi.

Kepercayaan masyarakat pada masa kerajaan terhadap kekuatan alam masih sangat kuat, sehingga hutan seringkali dianggap memiliki nilai-nilai luhur yang perlu dijaga.

2. Pemerintahan Belanda

Ketika masa penjajahan Belanda, lahan-lahan milik raja banyak yang beralih hak milik tanah kepada VOC. Selanjutnya, pemerintahan Belanda juga mulai menerapkan tatanan, sistem, serta hukum mengenai pengelolaan kawasan hutan.

Aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah Belanda memberikan batasan terhadap masyarakat pribumi, namun sebaliknya memberikan keleluasan terhadap etnis tertentu yang sejalan dengan kepentingan Belanda.

Pada masa ini, manfaat hutan telah beralih untuk memenuhi kepentingan ekonomi yang strategis serta menekan hak masyarakat adat akan pengelolaan wilayah hutan.

Berlanjut pada masa pemerintahan Jepang, sebagian besar hukum warisan Belanda tetap berlaku. Hal ini menjadikan Jepang menguasai seluruh keanekaragaman hayati yang ada di alam Indonesia.

3. Masa Kemerdekaan

Setelah kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia mengenal 3 zaman pemerintahan, yakni order lama, orde baru dan era reformasi.

Pemerintahan orde lama masih sibuk menata hal-hal lain dan tidak menelurkan undang-undang berkaitan dengan kehutanan. Barulah pada masa order baru, terbit UU No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Kehutanan di Indonesia.

Setelah berakhirnya era Soeharto dan digantikan dengan era reformasi, pengelolaan dan pembangunan hutan sebagai kawasan konservasi mulai dilakukan. Pemerintah memberikan kesempatan lebih luas terhadap masyarakat untuk mengelola wilayah hutan, termasuk cagar alam setempat.

Pengelolaan Cagar Alam

Dalam mengelola cagar alam, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) adalah ornamen negara sebagai perpanjangan pemerintah.

BKSDA merupakan unit pelasaksana teknis yang berada dibawaj komando Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kemeterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

BKSDA riau bbksdariau.id

Selain bertanggungjawan terhadap ruang lingkup cagar alam, BKSDA juga bertanggungjawab atas pengelolaan kawasan suaka alam, kawasan konservasi, suaka margasatwa serta taman nasional di Indonesia.

Secara garis besar, tugas BKSDA adalah mengawasai peredaran, perkembangan dan pertumbuhan flora dan fauna, serta memantau upaya penangkaran dan pemeliharaan flora dan fauna yang dilindungi, baik oleh pribadi, perusahaan, dan lembaga konservasi.

10 Cagar Alam di Indonesia

Indonesia memiliki setidaknya 10 cagar alam yang melindungi keanekaragaman hayati khas di masing-masing wilayah, yaitu:

  • CA Kawah Ijen, Banyuwangi, Jawa Timur
  • CA Leuweung Sancang, Cibalong, Jawa Barat
  • CA Teluk Baron, Yogyakarta
  • CA Waigeo Barat, Raja Ampat, Papua Barat
  • CA Karang Bolong, Nusakambangan, Jawa Tengah
  • CA Telaga Patenggang, Jawa Barat
  • CA Maninjau, Agam, Sumatera Barat
  • CA Cibodas Gunung Gede, Cianjur, Jawa Barat
  • CA Anak Krakatau, Selat Sunda, Lampung
  • CA Gunung Leuser, Nanggroe Aceh Darussalam

Cara Masuk ke Kawasan Cagar Alam

Seperti yang telah disampaikan, cagar alam tidak dapat dikunjungi secara bebas, karena untuk dapat masuk ke dalamnya diperlukan ijin dari BKSDA.

Prosedur dan syarat utama yang harus dimiliki adalah Surat Izin Masuk Kawasan Konsercasi (SIMAKSI). Untuk mendapatkan surat ini, kita dapat mendatangai Balai Konservasi Sumber Daya Alam terdekat dan menjelaskan apa kepentingan kita.

Secara lebih lengkap, tata cara dan perijinan memasuki kawasan hutan konservasi terlah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor : P.7/IV-SET/2011 sebagai berikut.

Izin masuk kawasan cagar alam diberikan jika kegiatan yang akan dilakukan berkaitan dengan:

  1. Penelitian dan pengembangan
  2. Ilmu pengetahuan dan pendidikan
  3. Pembuatan film komersial
  4. Pembuatan film non komersial
  5. Pembuatan film dokumenter
  6. Ekspedisi
  7. Jurnalistik

Bagi pemohon WNI (Warga Negara Indonesia) dan WNA (Warga Negara Asing), masing-masing memiliki persyaratan berbeda, yaitu:

  • Bagi WNI
    • Proposal kegiatan
    • Fotokopi tanda pengenal
    • Surat pernyataan tentang kesanggupan mematuhi peraturan perundangan
    • Surat rekomendasi dari Mitra Kerja
    • Apabila untuk kegiatan pembuatan film dan ekspedisi, syarat sama dengan poin a-d disertai sinopsis, daftar alat, dan daftar anggota tim
    • Apabila untuk kegiatan jurnalistik, syarat sama dengan poin a-d disertai dengan kartu pers dari lembaga berwenang.
  • Bagi WNA
    • Surat keterangan jalan dari Kepolisian
    • Proposal kegiatan
    • Fotokopi paspor
    • Surat pernyataan tentang kesanggupan mematuhi ketentuan perundangan
    • Surat izin penelitian dari Kementerian Negara Riset dan Teknologi
    • Surat pemberitahuan penelitian dari Kementerian Dalam Negeri
    • Surat rekomendasi dari mitra kerja;
      Jika untuk kegiatan ilmu pengetahuan dan pendidikan, syaratnya sama dengan poin a-d. Ditambah Surat Rekomendasi dari Mitra Kerja
    • Apabila untuk kegiatan pembuatan film baik komersial, non-komersial, maupun dokumenter, syarat sama dengan poin a-d. Ditambah Surat Izin Produksi pembuatan film di Indonesia dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, sinopsis, daftar peralatan, dan daftar anggota tim.
    • Apabila untuk kegiatan ekspedisi, syarat sama dengan poin a-d. Ditambah surat jalan dari kepolisian, proposal kegiatan, fotokopi paspor, dan surat pernyataan kesanggupan mematuhi peraturan perundangan.
    • Apabila untuk kegiatan jurnalistik, syarat sama dengan poin a-d, poin k, dan ditambah kartu pers dari lembaga yang berwenang.

Pengajuan izin memasuki kawasan konservasi dan masa berlaku kegiatan adalah sebagai berikut:

  1. Bila segala persyaratan sudah lengkap, maksimal 3 hari dari berkas permohonan diterima, Simaksi akan diterbitkan.
  2. Bila persyaratan belum lengkap, maksimal 3 hari berkas permohonan akan dikembalikan untuk segera dilengkapi.
  3. Masa berlaku Simaksi dan perpanjangan untuk kegiatan Penelitian dan Pengembangan, paling lama 3 bulan.
  4. Masa berlaku Simaksi dan perpanjangan untuk kegiatan Pengetahuan dan Pendidikan, paling lama 1 bulan.
  5. Masa berlaku Simaksi dan perpanjangan untuk kegiatan pembuatan film, paling lama 14 hari.
  6. Masa berlaku Simaksi dan perpanjangan untuk kegiatan ekspedisi dan jurnalistik, paling lama 10 hari.

Larangan Mengunjungi Cagar Alam

Kunjungan dan aktivitas yang dilarang di kawasan konservasi telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor : P.7/IV-SET/2011.

Di dalamnya terdapat larangan utama mengenai tidak diperbolehkannya memasuki kawasan konservasi tanpa mengantongi SIMAKSI. Selain itu, dalam peraturan tersebut juga terdapat larangan-larangan lain yang dibuat demi lestarinya kawasan konservasi hutan