Gugatan dan tuntutan sekelompok masyarakat mengenai status hutan adat pernah dilayangkan kepada Mahkamah Konstitusi. Tuntutan tersebut menghasilkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang berisi perubahan pengertian dari yang semula:

“hutan yang berstatus sebagai hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”

diubah menjadi:

“hutan yang berstatus sebagai hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.”

Perubahan tersebut menyebabkan munculnya pengertian baru mengenai hutan berdasarkan segi statusnya.

Pengertian Hutan Adat

Hutan adat merupakan status kawasan hutan. Pengertian hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Berdasarkan dari data AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara), luasan hutan dengan status adat saat ini adalah 64% dari 7,4 juta hektar wilayah adat yang sudah dipetakan.

Hutan yang berstatus adat masih menjadi polemik dan tidak jelas, karena dalam kerangka hukum di Indonesia, jenis hutan ini dianggap sebagai hutan negara dimana hak pengelolaan diberikan kepada masyarakat adat.

Undang-undang No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan, menyebutkan status hutan di Indonesia dibagi menjadi hutan negara dan hutan hak. Hutan negara mengacu pada kawasan hutan yang berada di atas tanah yang tidak dibebani hak atas tanah (tidak dimiliki seseorang atau badan hukum). Sedangkan hutan hak mengacu pada kawasan hutan yang berada di atas tanah yang dibebani hak atas tanah. Oleh karena itu, secara otomatis hutan adat masuk sebagai kawasan hutan negara.

baca juga:  Limbah - Pengertian, Jenis, Bahaya & Dampaknya

hutan adat dodaga aman.or.id

Namun pada perkembangannya melalui Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 35/PUU-X/2012. Mahkamah konstitusi menganggap ketentuan hutan adat dalam undang-undang sebelumnya bertentangan dengan konstitusi. Oleh sebab itu, status hutan masyarakat adat saat ini dikukuhkan sebagai milik masyarakat adat, bukan hutan negara.

Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan ada perubahan pengertian hutan adat dan pasal-pasal terkait lainnya dalam UU No.41 tahun 1999. Salah satunya terdapat dalam pasal 1 ayat 6, berikut bunyi perubahannya:

Sebelumnya:
“Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”.

Menjadi:
“Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”.

Sebagai akibat dari perubahan tersebut, muncul berbagai isu hukum yang hingga saat ini belum dapat dijawab. Antara lain mengenai batasan kewenangan masyarakat adat dalam mengelola hutan. Seperti apakah masyarakat adat dapat mengalihkan hak atas hutan kepada pihak lain atau mengalihkan fungsi hutan menjadi non hutan.

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) adalah organisasi masyarakat adat di Indonesia. AMAN merupakan organisasi yang memperjuangkan pengakuan hak masyarakat adat dalam mengelola hutan dengan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.

AMAN berdiri pada tahun 1999 di Jakarta dengan fokus utama membela hal-hal yang mengancam eksistensi masyarakat adat seperti pelanggaran HAM, perampasan tanah, pelecehan budaya, dan berbagai kebijakan yang dengan sengaja meminggirkan masyarakat adat. Organisasi ini memiliki anggota 2.240 komunitas adat yang tersebar di seluruh nusantara.

baca juga:  Analisis Vegetasi - Pengertian, Proses dan Tujuan

hutan memiliki pengertian berbeda-beda berdasarkan pendapat para ahli Pixabay

Bagi masyarakat adat, hutan adat menjadi kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Hutan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat adat yang telah menopang kehidupan sehari-hari.

Selain itu, hutan juga titipan bagi generasi yang akan datang. Hutan adat menjadi salah satu kekayaan penting bagi masyarakat adat untuk menjamin kesejahteraan hidup.

Berdasarkan catatan AMAN, telah terjadi 25 kasus kriminalisasi masyarakat adat yang menjerat 33 orang. Masyarakat adat mengalami diskriminasi berupa fisik dan non fisik, akses ke hutan terbatas, pengusiran dan lain-lain dengan menggunakan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UUP3H) yang dikeluarkan setelah Putusan MK No.35

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pemerintah daerah dan peraturan daerah seharusnya berperan penting dalam pelaksanaannya, namun sayangnya belum semua jajaran aparat pemerintah memahami bahwa hak-hak masyarakat adat yang banyak dirampas harus dikembalikan dan dilindungi.

Hutan Adat di Indonesia

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mengklaim ada sekitar 40 juta hektar hutan adat di Indonesia. Tetapi bukti-bukti yang dilampirkan baru sebatas 265 peta dengan luasan mencapai 2.402.222,824 hektar.

Referensi: http://www.aman.or.id | berbagai sumber

Polemik Status Hutan Adat di Indonesia
5 (100%) 25 vote[s]