Selain sebagai negara agraris, Indonesia juga dikenal sebagai salah satu negara maritim di dunia. Meski demikian, masih belum banyak orang yang bisa menjelaskan apa sebenarnya negara maritim tersebut dan mengapa Indonesia mendapat julukan tersebut.
Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai sebutan Indonesia sebagai negara maritim.
Daftar Isi
Pengertian Negara Maritim
Jika dijelaskan secara singkat dan sederhana, negara maritim adalah suatu negara yang daerah teritorial lautnya lebih luas daripada daerah teritorial daratan.

Namun tak sedikit pula yang berpendapat bahwa negara maritim merupakan suatu negara yang terdiri dari banyak pulau atau disebut juga negara kepulauan. Pada intinya, negara maritim dapat diartikan sebagai negara yang dikelilingi oleh wilayah laut dan perairan yang luas.
Hal tersebut bisa terlihat dari panjang garis pantai pulau di Indonesia yang mencapai 81.000 km. Panjang tersebut menempati posisi kedua setelah Kanada sebagai negara dengan garis pantai terpanjang di dunia.
Istilah maritim sangat erat hubungannya dengan segala aktivitas yang berkaitan dengan pelayaran dan perdagangan serta berhubungan dengan kelautan. Oleh sebab itu, istilah ini kerap digunakan pada terminologi kelautan dan kemaritiman yang berkenaan dengan laut dan pelayaran perdagangan laut.
Ciri Negara Maritim
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, negara maritim adalah sebutan bagi suatu negara yang berada di kawasan laut teramat luas. Suatu negara baru bisa dikatakan sebagai negara kepulauan atau negara kelautan jika mempunyai banyak pulau, seperti halnya Indonesia dan Filipina.
Jika dijelaskan lebih rinci, kegiatan kemaritiman yang dipahami oleh beberapa kalangan masyarakat umumnya mengacu pada seluruh kegiatan di laut yang berkaitan dengan pelayaran dan perdagangan. Nah, berikut ini adalah beberapa ciri negara maritim yang perlu diketahui, antara lain:
- Negara maritim memiliki wilayah perairan atau laut yang lebih luas sekitar 2/3 dari wilayah daratan
- Memiliki banyak pulau yang dikelilingi oleh perairan atau laut
- Memiliki sumber daya laut sangat besar, baik sumber daya alam ,mineral, energi, dan lain sebagainya
- Sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai nelayan atau profesi lainnya yang berhubungan dengan kelautan
Pilar Penyangga Negara Maritim
Negara maritim seperti Indonesia berada di kondisi alam dan budaya yang dipengaruhi unsur politik, ekonomi, sosial dan budaya, serta pertahanan dan keamanan. Berikut ini adalah penjelasannya, yaitu:
- Sistem politik dibutuhkan untuk menjamin keutuhan seluruh wilayah keplauan Indonesia sebagai satu kesatuan, termasuk perbatasan, daerah pedalaman, pulau terluar dan terpencil berdasarkan Pancasila dan UUD 1945
- Sistem ekonomi yang kuat diharapkan dapat meningkatkan perdagangan melalui laut meliputi dalam maupun luar neger, serta mendorong pertumbuhan industri dan jasa maritim
- Sistem sosial dan budaya harus menjunjung tinggi harkat manusia, kemajemukan etnik, buda, agama dan memunculkan semangat cinta laut
- Sistem pertahanan dan keamanan untuk menjamin kedaulatan dan hukum di seluruh wilayah laut kedaulatan dan juridiksi nasional. Wilayah tersebut meliputi darat, laut, dan udara di seluruh nusantara
Untuk mendukung upaya terciptanya negara maritim, maka dibutuhkan pembangunan infrastruktur dan institusi kemaritiman. Tujuannya adalah utuk memaksimalkan fungsi tradisi dan masyarakat maritim.
Selain itu, juga untuk meningkatkan mobilitas perdagangan antar pulau dan luar negeri melalui jalur laut. Oleh sebab itu, pilar penyangga maritim terdiri dari perdagangan, pelayaran, infustri dan kekuatan maritim harus senantiasa bersinergi dan berkembang.
Visi & Misi Kemaritiman di Indonesia
Dalam visi mewujudkan negara Indonesia sebagai negara maritim, maka harus ditopang dengan kekuatan politik, ekonomi, sosial dan budaya, serta pertahanan dan kemanan. Negara harus menguasai wilayah lautan secara penuh dengan segala isinya.
Sedangkan misi maritim Indonesia adalah membangun secara nyata kekuatan maritim meliputi aspek politik, ekonomi, sosial dan budaya, serta pertahanan dan keamanan untuk mendukung tercipta Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai visi maritim Indonesia.
Konsep Negara Maritim
Negara maritim mengacu pada suatu konsep yang mengutamakan pemanfaatan semua sumber daya alam di wilayah laut yang bertujuan untuk kepentingan rakyat dan kemakmuran negara. Kata maritim sebenarnya bisa diartikan layaknya wilayah laut yang menunjukkan suatu negara dengan mayoritas penduduk bekerja di wilayah perairan.

Berikut ini ialah beberapa kegiatan ekonomi yang seringkali dilakukan sebagai bagian konsep negara maritim, yaitu:
- Jasa penyeberangan kapal antar pulau dan negara
- Industri pembuatan kapal laut
- Industri reparasi kapal
- Industri logistik pengiriman barang melalui jalur laut
- Aktivitas perekonomian pelabuhan
- Tol laut
- Jasa pernavigasian kapal
- Terminal peti kemas
- Jasa pergudangan laut
- Industri pembuatan senjata dan kapal perang.
Meski saat ini Indonesia memiliki predikat sebagai negara maritim, tapi untuk mewujudkan konsep tersebut bukan suatu yang mudah. Sebab untuk mewujudkan konsep kemaritiman, seluruh penduduknya harus sadar dan mampu berpikir lebih logis dengan memandang laut mulai dari sisi wadah, isi, sekaligus geografisnya.
Selain itu, penting juga untuk mengusahakan penerapan strategi geopolitik yang tepat. Contohnya, mulai membiasakan diri untuk memahami penggunaan kata maritim, bukan kelautan. Dengan demikian, kita bisa melihat secara luas dan memanfaatkan laut sebagai media pemersatu bangsa, bukan sekadar wadah untuk melakukan eksploitasi besar-besaran.
Selain itu, perlu adanya sudut pandang lain untuk melihat laut, yaitu menjadikan laut layaknya media perhubungan yang nantinya digunakan sebagai media sumber daya, media pertahanan dan keamanan, serta media diplomasi. Perlu diketahui, laut bukan sekadar rintangan, kendala, atau hambatan bagi suatu negara kelautan.
Contoh Negara Maritim
Setelah memahami definisi, ciri dan konsepnya, berikut ada beberapa contoh negara maritim di dunia, antara lain:
Nama Negara | Garis Pantai (KM) |
Filipina | 36.289 |
Indonesia | 54.716 |
Inggris | 12.429 |
Irlandia | 1.448 |
Islandia | 4.970 |
Jepang | 29.751 |
Kuba | 3.735 |
Madagaskar | 4.826 |
Papua Nugini | 5.152 |
Selandia Baru | 15.134 |
Perbedaan Negara Maritim dan Negara Kepulauan
Beberapa waktu belakangan, ada banyak sekali pertanyaan yang terlontar terkait status Indonesia sebagai negara maritim atau negara kepulauan. Pertanyaan ini sempat mencuat setelah pemerintah membuat kebijakan poros maritim, padahal pemerintahan sebelumnya lebih menekankan pengembangan pada sektor daratan atau agraris.

Lalu, apa sebenarnya perbedaan antara negara maritim dan negara kepulauan, simak penjelasan lengkap berikut ini:
1. Indonesia Sebagai Negara Maritim
Seperti yang telah kita ketahui bersama, negara maritim adalah negara yang terdiri dari wilayah lautan yang terhubung dengan pulau-pulau di dalamnya. Jika dilihat dari aspek militer, negara maritim lebih mengandalkan pasukan angkatan laut dengan kekuatan blokade di wilayah sendiri ataupun di wilayah perairan musuh.
Bukan hanya itu, negara maritim juga mengusung kebijakan yang terkait dengan pemanfaatan laut secara maksimal. Jadi jangan heran, jika banyak sekali negara kepulauan yang tidak bisa disebut sebagai negara maritim. Alasannya karena negara tersebut belum mampu memaksimalkan potensi laut. Namun sebaliknya, ada banyak juga negara dengan wilayah laut terbatas, tapi mampu memaksimalkan potensi laut yang dimiliki.
Melalui kebijakan baru Indonesia sebagai poros maritim dunia, tentu saja diperlukan dukungan yang besar dari kekuatan alutsista dari TNI Angkatan Laut dan juga TNI Angkatan Udara demi menjaga kedaulatan NKRI.
Di samping itu, negara dengan status maritim juga mengharuskan Indonesia untuk mengelola dan memanfaatkan kekayaan laut secara maksimal di berbagai jenis perairan. Mulai dari perairan kepulauan, laut wilayah, perairan pedalaman, zona ekonomi eksklusif, zona tambahan, landas kontinen, dasar laut internasional, dan hak atas laut bebas.
Berdasarkan data kewilayahan Republik Indonesia melalui Badan Informasi Geospasial (BIG) serta Pusat Hidrografi dan Oseanografi (Pushidros) TNI Angkatan Laut, luas total wilayah perairan Indonesia mencapai sekitar 6,32 km2. Tentu luasan ini lebih besar ketimbang daratannya yang hanya mencapai 1,905 juta km2.
Tak hanya itu, lautan Indonesia dikenal sebagai wilayah Marine Mega Biodiversity terbesar di dunia karena memiliki sekitar 8500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut, dan 950 spesies biota terumbu karang.
2. Indonesia Sebagai Negara Kepulauan
Berdasarkan konvensi HUKLA 1982, Indonesia adalah negara kepulauan karena memenuhi syarat seperti luas laut dibanding luas daratannya tidak kurang dari 1:1 dan tidak lebih dari 9:1. Selain itu, jarak antar pulau yang bisa dihubungkan dengan garis pangkal yang terlihat tidak melebihi 100 mil dengan pengecualian 125 mil.
Indonesia mempunyai wilayah yang terdiri dari banyak pulau dan daratan yang terpisah oleh lautan. Artinya, pertahanan kedaulatan lebih mengandalkan kehadiran TNI Angkatan Darat sebagai first line of defence.
Mengingat sejumlah fakta yang telah dijelaskan sebelumnya, lantas mengapa Indonesia masih disebut sebagai negara kepulauan terbesar di dunia padahal area lautnya lebih besar ketimbang daratannya?
Indonesia memiliki wilayah yang terdiri atas pulau yang tersebar di seluruh wilayahnya sebanyak 17.500 pulau. Pulau-pulau ini terhubung oleh laut dan selat sehingga menjadi wilayah yang dikenal dengan sebutan Nusantara. Menariknya, setiap wilayah ini memiliki keanekaragaman yang berbeda-beda.
Pengertian tentang negara kepulauan ini juga diatur dalam artikel 46 United Nations Conventions on the Law of the Sea atau Konvensi PBB mengenai Hukum Laut.
Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia
Dengan kondisi wilayah Indonesia berupa kepulauan dengan garis pantai terpanjang ke -2 di dunia menjadikannya berpeluang menjadi Poros Maritim Dunia. Tujuan Poros Maritim Dunia adalah menjadi negara maritim yang besar, kuat dan makmur melalui indentitas bangsa, pengamanan kepentingan dan keamanan maritim, serta pemberdayaan potensi maritim untuk pemerataan ekonomi Indonesia.
Oleh karena itu, Indonesia harus membangun aspek infrastruktur, politik, sosial, budaya, keamanan dan ekonomi untuk meweujudkan tujuan tersebut. Hal itu dapat dicapai dengan penegakkan kedaulatan wilayah laut Indonesia, revitalisasi sektor-sektor ekonomi kelautan, penguatan dan pengembangan konektivitas maritim, rehabilitasi kerusakan lingkungan dan konservasi kekayaan alam, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM kelautan.
Berikut ini adalah 5 Pilar Poros Maritim Dunia yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo, yaitu:
- Pilar pertama: pembangunan budaya maritim Indonesia
- Pilar kedua: komitmen dalam menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus pada kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama
- Pilar ketiga: mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut, logistik, dan industri perkapalan, serta pariwisata maritim
- Pilar keempat: diplomasi maritim dengan mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerjasama di bidang kelautan
- Pilar kelima: membangun kekuatan pertahanan maritim
FAQ
Apa itu Negara Maritim?
Sebutan tersebut ditujukan untuk negara dengan luas lautan lebih besar dibanding daratannya. Bisa dikatakan negera seperti ini memiliki kekuatan yang berbasis di laut, contohnya adalah pemanfaatan sumber daya laut yang melimpah.