Apa Arti Nilai Ekonomi Karbon? Peraturan, Manfaat, Mekanisme & Potensi di Indonesia

Dalam rangka menekan emisi karbon dan mencapai target net zero emission (NZE), Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon. Peraturan ini menjadi langkah kunci dalam upaya pemerintah Indonesia untuk mengukur, melacak, dan mengelola emisi karbon di negara ini.

Selain Perpres tersebut, pemerintah juga mengesahkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 21/2022 tentang tata laksana penerapan Nilai Ekonomi Karbon.

Berbagai aturan dan kebijakan mencerminkan komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi karbon dan berpartisipasi dalam upaya global untuk mencapai net zero emission sekaligus mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Lantas apa sebetulnya Nilai Ekonomi Karbon Itu? Bagaimana mekanisme pelaksanaannya? serta, mengapa dianggap penting? Simak jawabannya dalam ulasan berikut!

Apa Itu Nilai Ekonomi Karbon?

Nilai Ekonomi Karbon (NEK) adalah harga atau biaya yang dikenakan pada setiap unit emisi gas rumah kaca (GRK) yang dihasilkan dari kegiatan manusia dan kegiatan ekonomi.

NEK bertujuan untuk memberikan dorongan finanisial berupa biaya tambahan yang akan dikenakan kepada individu atau perusahaan jika mereka melepaskan emisi gas rumah kaca (GRK) dalam jumlah tertentu. Diharapkan dengan adanya NEK, pihak-pihak ini akan lebih berhati-hati dalam menggunakan sumber daya berbasis karbon dan mencari alternatif yang lebih ramah lingkungan.

nilai ekonomi karbon

Perusahaan yang melepaskan emisi GRK biasanya diwajibkan membayar NEK berdasarkan jumlah emisi mereka, tetapi mereka dapat meminimalisir NEK dengan membeli Kredit Karbon atau berpartisipasi dalam upaya mitigasi bencana perubahan iklim.

Sebenarnya, aspek kunci dari Nilai Ekonomi Karbon atau carbon pricing ada pada prinsip polluters-pay-principle. Karena, dengan memberi harga pada karbon, masyarakat dapat meminta pertanggungjawaban emiten atas dampak dari adanya penambahan emisi.

Menurut United Nations Climate Change, penetapan nilai ekonomi karbon didasarkan atas biaya yang ditanggung atau harus dibayar oleh masyarakat akibat dari emisi karbon. Dampak yang dimaksud termasuk harta benda akibat naiknya permukaan air laut, kerusakan tanaman yang disebabkan perubahan pola curah hujan, hingga biaya perawatan kesehatan yang terkait dengan gelombang panas dan kekeringan.

baca juga:  Emisi Karbon - Arti, Penyebab, Dampak, Contoh & Cara Mengurangi

Artinya, pencemar dapat dimintai tanggung jawab atas kerugian lingkungan yang diakibatkan oleh tindakan mereka dengan menjadikan polusi lebih mahal.

Prinsip ini penting dalam aksi perubahan iklim karena mengurangi berdebatan tentang pertanyaan “Siapa pencemarnya?” dalam negosiasi perubahan iklim dan mengalihkan fokus pada isu “Apa yang bisa dilakukan?” untuk mengurangi emisi karbon (Heine et al., 2020).

Dengan adanya penetapan harga karbon atau Nilai Ekonomi Karbon lantas mengalihkan tanggung jawab atas kerusakan akibat perubahan iklim yang tadinya ditanggung oleh masyarakat menjadi tanggungan produsen emisi gas rumah kaca.

Hal ini akan mendorong emiten supaya mengurangi emisi mereka dalam menjalankan praktik bisnisnya. Namun, jika perusahaan tidak bersedia melakukan hal tersebut, maka mau tak mau ia harus membayar harga yang tinggi agar bisa mengeluarkan emisi.

Peraturan Nilai Ekonomi Karbon

Mengenai Nilai Ekonomi Karbon, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden No. 98 tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon yang di dalamnya juga mengatur tentang pasar karbon. Dengan adanya peraturan tersebut harapannya bisa mendukung pencapaian target pengurangan emisi gas rumah kaca seperti yang tercantum dalam dokumen Nationally Determined Contribution atau NDC.

Sementara itu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, menjelaskan bahwa penetapan Peraturan Presiden tentang Nilai Ekonomi Karbon menjadi tonggak penting dalam menetapkan arah kebijakan Indonesia menuju target NDC 2030 dan NZEO 2060 sebagai bagian dari usaha menuju Indonesia Emas tahun 2045.

Bagaimana Mekanisme Pelaksanaan Nilai Ekonomi Karbon?

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon, dijelaskan bahwa penyelenggaraan NEK dilaksanakan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.

baca juga:  Rantai Makanan di Hutan - Komponen, Contoh & Penjelasan
carbon pricing

Adapun pelaksanaan penyelenggaraan NEK dilakukan melalui empat mekanisme, yaitu:

  1. Pasar karbon
  2. Pembayaran berbasis kinerja
  3. Pungutan Atas Karbon
  4. Mekanisme lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditetapkan oleh Menteri.

Sementara itu, mengutip dari laman fiskal.kemenkeu.go.id, instrumen carbon pricing terdiri dari instrumen perdagangan sebagai berikut:

  • Perdagangan Izin Emisi, sebuah mekanisme transaksi sertifikat izin emisi antara entitas yang memerlukan tambahan izin emisi dengan entitas lain yang memiliki kelebihan izin emisi. Jenis perdagangan izin emisi ini meliputi cap-and-trade dan baseline-and-credit.
  • Offset Emission, sederhanannya kalau perusahaan menghasilkan sekian banyak emisi maka ia perlu mengganti rugi besaran emisi yang dikeluarkan di tempat lain dengan berbagai cara seperti penghijauan, penanaman, hingga reboisasi.

Selain instrumen perdagangan, ada juga yang disebut dengan instrumen non-perdagangan:

  • Pungutan Atas Karbon didefinisikan sebagai pungutan negara baik di pusat maupun daerah, berdasarkan kandungan karbon dan/atau potensi emisi karbon dan/atau jumlah emisi karbon dan/atau kinerja Aksi Mitigasi.
  • Pembayaran Berbasis Hasil (Result Based Payment/RBP), mekanisme pembayaran yang diberikan atas keberhasilan dalam menurunkan emisi GRK melalui aksi mitigasi tertentu yang telah disepakati antara pelaksana program dan penyedia dana, dan diversifikasi oleh Sertifikat UNFCCC maupun tim teknis yang ditunjuk oleh UNFCCC.

Apa Manfaat Nilai Ekonomi Karbon?

Berikut ini beberapa manfaat Nilai Ekonomi Karbon (NEK), yaitu:

1. Mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca

Mekanisme Nilai Ekonomi Karbon memberikan insentif bagi perusahaan atau individu untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, yang dapat membantu mengurangi dampak negatif perubahan iklim terhadap lingkungan. Misalnya, perusahaan dapat memilih untuk berinvestasi pada teknologi atau praktik rendah karbon untuk mengurangi emisi mereka dan menghindari pembayaran biaya.

2. Menurunkan Biaya Mitigasi

Mekanisme Nilai Ekonomi Karbon dapat menurunkan biaya mitigasi emisi gas rumah kaca dengan mendorong pengembangan dan penerapan teknologi dan praktik rendah karbon (Nachtigall et al., 2021).

baca juga:  Tari Remo - Sejarah, Makna, Komposisi Gerakan, serta Perkembangan Saat Ini

3. Meningkatkan Kualitas Uudara

Dengan mengurangi emisi gas rumah kaca, mekanisme penetapan harga karbon juga dapat meningkatkan kualitas udara, yang dapat memberikan manfaat kesehatan bagi makluk hidup (Cuevas et al., 2023).

4. Mendorong Kerja Sama Internasional

Mekanisme Nilai Ekonomi Karbon memiliki potensi besar untuk mendorong kerja sama internasional dalam upaya mitigasi perubahan iklim. Dengan menyediakan kerangka kerja bersama, negara-negara dapat bekerja sama secara efektif untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, menghadapi tantangan perubahan iklim, dan melindungi lingkungan secara global (Thube et al., 2021).

Dengan penerapan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan peraturan yang mengikatnya, Indonesia telah mengambil langkah penting dalam upaya mengurangi emisi gas rumah kaca dan menghadapi perubahan iklim.

NEK memberikan peluang besar bagi perusahaan dan individu untuk berkontribusi pada lingkungan yang lebih bersih dan ramah, sembari tetap mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dengan pengaturan yang jelas, NEK memberikan landasan yang kuat untuk mengubah cara kita berinteraksi dengan lingkungan dan mengurangi dampak perubahan iklim. Dalam upaya menuju Net Zero Emission 2060, komitmen terhadap NEK dan aksi mitigasi perubahan iklim menjadi kunci untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi kita semua.

Referensi:

  • Cuevas, S., Nachtigall, D., Jaber, A. A., Belesova, K., Falconer, J., Haines, A., Whitmee, S., Reynolds, T., & Green, R. (2023). Carbon pricing, health co-benefits and trade-offs: protocol for a systematic framework synthesis. Wellcome Open Research.
  • Heine, D., Faure, M., & Dominioni, G. (2020). The Polluter-Pays Principle in Climate Change Law: an Economic Appraisal. Climate Law.
  • Nachtigall, D., Ellis, J. W., Peterson, S., & Thube, S. (2021). The economic and environmental benefits from international co-ordination on carbon pricing.
  • Thube, S., Peterson, S., Nachtigall, D., & Ellis, J. R. (2021). The economic and environment benefits from international co-ordination on carbon pricing: a review of economic modelling studies. Environmental Research Letters, 16.

Industrial Engineer, Civil Servant, Entrepreuner & Writer.