kayu perhutani
label verifikasi kayu

Perbedaan Kayu Legal dan Ilegal – Prinsip dan Sertifikasi

Indonesia merupakan negara makmur yang memiliki kekayaan alam terutama kekayaan hayati. Kekayaan hayati di Indonesia dapat dilihat dari luasnya hutan yang menempati posisi ke 9 dunia, sehingga layak disebut sebagai salah satu paru-paru dunia.

Hutan yang menghasilkan hasil hutan berupa kayu maupun non kayu seharusnya dapat dimanfaatkan dengan baik untuk memajukan bangsa, namun yang banyak terjadi saat ini justru merugikan negara Indonesia dan ekosistem di dalamnya.

Kegiatan pembalakan kayu atau illegal logging di Indonesia semakin marak dan memberikan kerugian dari segi ekonomi maupun ekologi. Kegiatan illegal logging mencapai puncaknya pada tahun 1990an dan hingga kini masih belum teratasi.

Distribusi Kayu Ilegal di Indonesia

Kenapa illegal logging di Indonesia masih terjadi hingga saat ini? Jawabannya adalah karena pemerintah dan penegak hukum yang tidak tegas dalam menangani kasus-kasus pembalakan liar yang marak terjadi. Budaya korupsi, kolusi dan nepotisme seakan menjadi dukungan bagi oknum pelaku illegal logging untuk melancarkan bisnis mereka.

penyitaan kayu ilegal betahita.id

Salah satu tindakan tegas pemerintah pernah dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Banyak kasus illegal logging yang ditemukan dan para oknum pelaku dihukum secara tegas serta secara transparan diberitakan melalui media.

Tindakan ini cukup memberikan pengaruh signifikan dalam upaya mengurangi pembalakan liar di Indonesia. Hal itu dapat dilihat dari kegiatan ekspor kayu illegal ke negara Malaysia dan Cina yang berkurang secara drastis.

Namun, penegakan hukum hanya terjadi pada oknum pelaku kelas bawah, seperti sopir truk, penebang kayu, nahkoda kapal pengangkut kayu hasil curian dan lainnya. Sedangkan “otak kejahatan” atau pelaku kejahatan illegal logging kelas atas maupun aparat yang menerima suap untuk melindungi mereka tidak pernah mendapatkan penegakan hukum. Pada akhirnya, kegiatan illegal logging tetap terjadi hingga saat ini.

Faktor Penyebab Illegal Logging

Illegal logging yang marak terjadi di Indonesia dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Oknum yang dimaksud bukan hanya pelaku tindak kejahatan, tetapi juga oknum pemerintah, aparat penegak hukum maupun oknum di peradilan.

suap kehutanan Pixabay

Berikut ini beberapa faktor yang menyebabkan illegal logging tetap berkembang di Indonesia, antara lain:

1. Kegagalan Pasar Hasil Hutan

Pasar memilki peran yang sangat penting dalam dunia perkayuan dan dapat berakibat fatal apabila aktivitas pasar tidak berkembang atau bahkan gagal. Kegagalan pasar untuk menyediakan produk kayu yang legal akan menimbulkan banyaknya permintaan yang tidak dapat dipenuhi. Dengan begitu, praktik illegal logging muncul sebagai solusi cepat namun tidak patuh hukum.

2. KKN di Indonesia

Meski pemberantasan korupsi terus digembar-gemborkan, namun kenyataannya masih banyak terjadi praktik korupsi, kolusi dan juga nepotisme dalam bidang pemanfaatan hasil hutan. Hal ini memungkinkan oknum pelaku dengan mudah lolos dari jeratan hukum karena sangat mudah menyuap aparat pemerintahan atau penegak hukum. Suap-menyuap sudah menjadi hal biasa di dalam birokrasi pemerintah, institusi hukum maupun peradilan.

3. Kebijakan Pemerintah Tentang Kehutanan Belum Jelas

Kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah terkadang secara tidak langsung justru mendukung pertumbuhan illegal logging di Indonesia. Tak sedikit pula kebijakan yang dibuat atas dasar “main mata” antara oknum pemerintah atau penegak hukum dengan pelaku illegal logging.

4. Ketidakpastian dan Keringanan Hukum

Illegal logging masih banyak dilakukan karena keuntungan yang dihasilkan cukup menggiurkan. Sedangkan ketika terjadi proses peradilan, hukum yang diberikan sangat ringan, sehingga tidak akan menciptakan efek jera bagi para pelaku. Selain itu, banyaknya oknum yang melakukan suap juga tidak akan mengubah keadaan menjadi lebih baik.

5. Koordinasi Buruk Antar Departemen Pemerintah

Koordinasi yang buruk juga mempengaruhi kegiatan illegal logging di Indonesia. Koordinasi antara pemerintah, penegak hukum dan peradilan yang buruk serta rendahnya kualitas SDM menimbulkan celah suap-menyuap. Hal ini pun banyak dimanfaatkan oleh oknum pelaku bisnis illegal logging agar bebas dari aturan yang berlaku.

6. Kurangnya Integritas dan Transparansi Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum meliputi polisi hutan, polri, jaksa, TNI dan juga hakim seharusnya berperan aktif dan memiliki integritas yang tinggi dalam penegakan hukum. Namun yang selama ini terjadi adalah rendahnya kualitas penegak hukum, sehingga banyak kompromi yang mudah dilakukan illegal logging di Indonesia.

Sertifikasi Kayu Hutan

Karena maraknya kasus illegal logging di seluruh dunia, maka dibentuklah organisasi kayu tropis internasional pada tahun 1987. Nama organisasi ini adalah International Tropical Timber Organization (ITTO) yang bertujuan untuk menjaga kelestarian hutan dan memastikan pemanfaatan kayu dapat terus berlangsung.

lynda.com

Dasar-dasar dari persyaratan atau karakteristik sertifikasi kayu hutan mencakup hal-hal berikut ini, antara lain:

  • Perlindungan melakukan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati, spesies serta habitatnya yang terancam kepunahan
  • Perlindungan terhadap kualitas air
  • Memastikan panen kayu berkelanjutan
  • Melakukan regenerasi hutan seperti reboisasi dan reforestasi
  • Bersedia dilakukan sertifikasi dan audit dari pihak ketiga
  • Keterlibatan lebih dari satu pihak sebagai pemangku kepentingan atau stakeholder pada usaha kehutanan
  • Menyediakan mekanisme untuk pengaduan atau komplain atau pun pengajuan gugatan jika memang ada pelanggan

Selain itu, banyak pula lembaga organisasi swasta yang peduli terhadap kelestarian hutan seperti Greenpeace, Rainforest Alliance, dan lain sebagainya yang secara langsung maupun tidak langsung menjaga hutan-hutan di seluruh di dunia terhindar dari pembalakan liar

Di Indonesia, tanggungjawab dalam pelestarian hutan berada di bawah pengelolaan Perum Perhutani yang pertama kali mendapatkan sertifikat pengolahan hutan lestari di tahun 1990. Kemudian muncul rancangan kriteria penilaian pengelolaan hutan di Indonesia seperti Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) dan lainnya.

Prinsip Kayu Legal

Kayu yang bisa disebut legal adalah memiliki izin penebangan, jelas asalnya, sistem dan prosedur penebangan, dokumentasi pengangkutan, administrasi, hingga proses penyaluran dan perdagangannya.

dephut.go.id

Berikut ini merupakan prinsip-prinsip kayu legal, antara lain:

1. Hak Kekuasaan dan Penggunaan Tanah

Status kayu legal atau kayu resmi dapat diberikan apabila ada hak penguasaan pada unit manajemen kayu dan terdapat batas yang jelas. Apabila perusahaan tertentu sudah mempunyai hak yang terdokumentasikan dan sah secara hukum, maka perusahaan tersebut diperbolehkan untuk menebang dan memanen kayu sesuai prosedur.

2. Dampak Fisik dan Lingkungan Sosial

Perusahaan yang melakukan penebangan dan panen kayu harus memiliki izin AMDAL (Analisa Dampak Lingkungan). Selain itu, akan ada peninjauan dan pengawasan secara berkala untuk memeriksa secara legal, fisik, sosial dan lingkungan yang dinyatakan dalam AMDAL.

3. Hak Buruh dan Hubungan Masyarakat

Perusahaan harus menjamin kesejahteraan buruh dan masyarakat di sekitar tempat dilakukannya kegiatan penebangan dan pemanenan kayu. Keamanan dan keselamatan kerja juga diperhitungkan sebagai hak buruh atau pekerja yang wajib terpenuhi.

6. Peraturan dan Hukum Panen Kayu

Semua kegiatan yang dilakukan perusahaan mulai dari perencanaan, penebangan, panen kayu dan kegiatan lainnya harus sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku.

7. Pajak Hutan

Pajak hutan harus dipatuhi oleh perusahaan pengelolam antara lain biaya-biaya pelegalan, royalti, dan lainnya yang berhubungan dengan penggunaan Unit Manajemen Hutan.

8. Identifikasi, Pengangkutan dan Pengiriman Kayu

Semua kayu yang diangkut dan didistribusikan harus melalui proses identifikasi dan dokumentasi yang sesuai dengan peraturan, termasuk pula alat berat kehutanan yang dipergunakan.

9. Proses dan Fasilitas Pemrosesan Kayu

Perusahaan harus memiliki izin untuk mengolah kayu dan fasilitas yang digunakan harus sesuai standar prosedur dan peraturan yang ada.

Itulah penjelasan mengenai kayu legal dan ilegal yang perlu diketahui. Sertifikasi kayu sangat diperlukan untuk menjaga kelestarian hutan tetap terjaga.

Referensi: https://id.wikipedia.org/wiki/Kayu_bersertifikat | https://deviratnasavitri.wordpress.com/illegal-logging/ | https://finance.detik.com/industri/d-2475875/ini-proses-membuat-kayu-menjadi-legal | http://www.downtoearth-indonesia.org/id/story/penebangan-kayu-ilegal-pendefinisian-legalitas-merendahkan-hak