Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) Indonesia

Bagi para eksportir kayu, sertifikasi dari Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) diperlukan untuk memastikan seluruh produk kayu yang beredar dan diperdagangkan telah memiliki legalitas jelas. Selain itu, juga akan meyakinkan konsumen dari luar negeri bahwa produk kayu yang dibelinya berstatus legal.

Penerapan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu merupakan komitmen pemerintah dalam memerangi pembalakan liar dan perdagangan kayu ilegal. Adanya SVLK turut membantu sektor industri perkayuan untuk tumbuh dan menjamin legalitas sumber kayu. Sebab, negara-negara tujuan ekspor, seperti Uni Eropa, Amerika Serikat, Jepang dan Australia umumnya meminta sertifikasi kayu ini.

Pengertian SLVK

Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK) adalah sitem pelacakan yang tersusun secara multistakeholder untuk memastikan legalitas sumber kayu yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia. Sistem ini dikembangkan untuk mendorong penerapan peraturan pemerintah terkait perdagangan dan peredaran hasil hutan di Indonesia secara legal.

Prinsip, Tujuan dan Manfaat

SVLK mempunyai prinsip, tujuan serta manfaat terkait legalitas perdagangan kayu sebagai berikut:

A. Prinsip SVLK

  • Perbaikan Tata Kelola Kehutanan (Governance)
  • Keterwakilan (Representatif)
  • Transparansi / Keterbukaan (Credibility)

B. Tujuan SVLK

  • Membangun alat verifikasi legalitas yang kredibel, efisien dan adil sebagai salah satu upaya mengatasi masalah pembalakan liar
  • Memperbaiki tata pemerintahan (governance) kehutanan Indonesia dan untuk meningkatkan daya saing produk kehutanan Indonesia
  • Meningkatkan daya saing produk perkayuan Indonesia
  • Mereduksi praktek illegal logging dan illegal trading
  • Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

C. Manfaat SVLK

  • SVLK memberi kepastian bagi pasar di Eropa, Amerika, Jepang, dan negara-negara tujuan ekspor bahwa kayu dan produk kayu yang berasal dari Indonesia adalah produk yang legal dan berasal dari sumber yang legal
  • Memperbaiki administrasi tata usaha kayu hutan secara efektif
  • Menjadi satu-satunya sistem legalitas untuk kayu yang berlaku di Indonesia
  • Menghilangkan ekonomi biaya tinggi
  • Peluang untuk terbebas dari pemeriksaan yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi

Skema SVLK

Sejak 2001, perwakilan dari berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat sipil, pemerintah, dan sektor swasta ikut berperan aktif dalam mengembangkan sistem ini melalui diskusi dan konsultasi. SVLK juga mendukung terlaksananya reformasi tata kelola sektor kehutanan, kualitas informasi, transparansi, kapasitas dan hak-hak komunitas.

skema SVLK dkn.or.id

Menurut skema SVLK, kayu dari Indonesia dianggap legal jika sumber, produksi, pengolahan, transportasi dan proses perdagangannya telah diverifikasi dan memenuhi peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.

Standar SVLK

Agar legalitas dan keberlanjutan kayu dan produk kayu tetap terjaga, maka diberlakukan empat standar legalitas yang diatur dalam rangkaian prinsip, kriteria, indikator, dan faktor verifikasi berdasarkan hukum, peraturan, serta prosedur yang berlaku di Indonesia.

  • Legalitas – Memenuhi legalitas perizinan untuk wilayah konsesi, aspek tenurial, pelaksanaan bisnis dan persyaratan lingkungan untuk memulai usaha
  • Produksi – Memenuhi persyaratan dan memiliki kapasitas untuk menerapkan pengelolaan hutan berkelanjutan dalam seluruh siklus produksi, termasuk pencegahan kebakaran hutan dan teknologi ramah lingkungan
  • Ekologi – Menjaga dan melindungi ekosistem, termasuk keanekaragaman hayati dan sumber daya alam
  • Sosial – Memenuhi prinsip PADIATAPA (Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan) melalui proses konsultasi dengan komunitas lokal atau adat terkait kegiatan produksi dan untuk menyelesaikan masalah tenurial, pemenuhan standar tenaga kerja, serta keselamatan wilayah kerja.

Ruang Lingkup & Rantai Pasokan

Semua kayu yang berasal dari hutan negara atau hutan hak wajib menjalani verifikasi legalitas. Kewajiban ini menjamin asal usul sumber bahan baku. Begitu pula pada industri (primer maupun sekunder), bahan baku kayu harus menjalani verifikasi legalitas hingga menjadi produk kayu.

SVLK menerapkan pengendalian kuat terhadap rantai pasokan melalui dokumentasi lengkap untuk seluruh bahan baku dan proses produksi sesuai peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dalam peraturan ini, petugas Dinas Kehutanan pada tingkat propinsi dan kabupaten harus melakukan verifiaksi lapangan dan memvalidasi data serta dokumen secara rutin kepada pemegang izin, pemilik lahan, dan pengolah pada tiap titik rantai pasokan. Misalnya pada titik hutan, depot kayu, industri pengeolahan, serta eksportir.

SVLK dan Perubahan Iklim

Pengelolaan hasil hutan melalu Sistem Verifikasi Legalitas Kayu memberikan peran penting bagi perubahan iklim. SVLK berkontribusi dalam perbaikan tata kelola hutan serta berpengaruh terhadap tercapainya SDG (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) 12 yang memastikan tercapainya pola produksi dan konsumsi berkelanjutan.

Selain itu, juga mempengaruhi SDG 13 dalam pengambilan langkah mengatasi perubahan ikim dan dampaknya secara cepat. Serta SDG 15 untuk pengelolaan hutan berkelanjutan, melawan pembalakan hutan, menghentikan dan merevitalisasi degradasi lahan, serta menghentikan kerusakan keanekaragaman hayati.

Prestasi Penerapan SVLK

Penerapan Sistem Verfikasi Legalitas Kayu telah mencapai beberapa prestasi berikut ini:

capaian SVLK dkn.or.id

Referensi: http://www.dkn.or.id/2017/12/05/sistem-verifikasi-legalitas-kayu-svlk-indonesia/ | http://silk.dephut.go.id/index.php/info/vsvlk/3 | berbagai sumber