Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) – Cara dan Syarat Dokumen

5/5 - (4 votes)

Bagi para eksportir kayu, sertifikasi dari Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) diperlukan untuk memastikan seluruh produk kayu yang beredar dan diperdagangkan telah memiliki status legalitas yang jelas. Selain itu, juga akan meyakinkan konsumen dari luar negeri bahwa produk kayu yang dibelinya berstatus legal.

Penerapan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu merupakan komitmen pemerintah dalam memerangi pembalakan liar dan perdagangan kayu ilegal. Adanya SVLK turut membantu sektor industri perkayuan untuk tumbuh dan menjamin legalitas sumber kayu. Sebab, negara-negara tujuan ekspor, seperti Uni Eropa, Amerika Serikat, Jepang dan Australia umumnya meminta sertifikasi kayu ini.

Pengertian SLVK

Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK) adalah sistem pelacakan yang tersusun secara multistakeholder untuk memastikan legalitas sumber kayu yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia. Sistem ini dikembangkan untuk mendorong penerapan peraturan pemerintah terkait perdagangan dan peredaran hasil hutan di Indonesia secara legal.

Prinsip, Tujuan dan Manfaat

Kayu merupakan hasil hutan yang paling sering dimanfaatkan. Namun dari pemanfaatan tersebut, menimbulkan potensi penebangan ilegal (illegal logging) terus meningkat demi keuntungan yang tidak bertanggungjawab. Sehingga ntuk mengurangi peredaran kayu ilegal, pemerintah menerbitkan SVLK.

SVLK mempunyai prinsip, tujuan serta manfaat terkait legalitas perdagangan kayu sebagai berikut:

a. Prinsip SVLK

  • Perbaikan Tata Kelola Kehutanan (Governance)
  • Keterwakilan (Representatif)
  • Transparansi / Keterbukaan (Credibility)

b. Tujuan SVLK

SVLK merupakan sistem yang bersifat wajib (mandatory) untuk diterapkan dalam sistem perdagangan agar meningkatkan efisiensi pengelolaan hutan dan menjaga kredibilitas legalitas kayu yang berasal Indonesia.

Penerapan kayu legal diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan terbaru Permendag No. 84/M-DAG/PER/12/2016 Jo. Permendag No. 12/M-DAG/PER/2/2017 pasal 4, dijelaskan bahwa Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) yang termasuk dalam Kelompok A WAJIB dilengkapi Dokumen V-Legal yang diterbitkan oleh LVLK dimana salah satu persyaratan untuk mendapatkan dokumen V-Legal adalah telah memiliki sertifikat Legalitas Kayu.

Berpedoman dari aturan tersebut, maka tujuan implementasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) antara lain:

  • Membangun alat verifikasi legalitas yang kredibel, efisien dan adil sebagai salah satu upaya mengatasi masalah pembalakan liar
  • Memperbaiki tata pemerintahan (governance) kehutanan Indonesia dan untuk meningkatkan daya saing produk kehutanan Indonesia
  • Meningkatkan daya saing produk perkayuan Indonesia
  • Mereduksi praktek illegal logging dan illegal trading
  • Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

v. Manfaat SVLK

Penerapan sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK) memiliki beragam manfaat yang nantinya didapatkan oleh produsen, konsumen di Indonesia maupun luar negeri sebagai berikut:

  • SVLK memberi kepastian bagi pasar di Eropa, Amerika, Jepang, dan negara-negara tujuan ekspor bahwa kayu dan produk kayu yang berasal dari Indonesia adalah produk yang legal dan berasal dari sumber yang legal
  • Memperbaiki administrasi tata usaha kayu hutan secara efektif
  • Menjadi satu-satunya sistem legalitas untuk kayu yang berlaku di Indonesia
  • Menghilangkan ekonomi biaya tinggi
  • Peluang untuk terbebas dari pemeriksaan yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi
baca juga:  Kumpulan Gambar Mewarnai Ikan & Contoh + Sketsa

Skema SVLK

Sejak 2001, perwakilan dari berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat sipil, pemerintah, dan sektor swasta ikut berperan aktif dalam mengembangkan sistem ini melalui diskusi dan konsultasi. SVLK juga mendukung terlaksananya reformasi tata kelola sektor kehutanan, kualitas informasi, transparansi, kapasitas dan hak-hak komunitas.

skema SVLK dkn.or.id

Menurut skema SVLK, kayu dari Indonesia dianggap legal jika sumber, produksi, pengolahan, transportasi dan proses perdagangannya telah diverifikasi dan memenuhi peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.

Standar SVLK

Agar legalitas dan keberlanjutan kayu dan produk kayu tetap terjaga, maka diberlakukan empat standar legalitas yang diatur dalam rangkaian prinsip, kriteria, indikator, dan faktor verifikasi berdasarkan hukum, peraturan, serta prosedur yang berlaku di Indonesia.

  • Legalitas – Memenuhi legalitas perizinan untuk wilayah konsesi, aspek tenurial, pelaksanaan bisnis dan persyaratan lingkungan untuk memulai usaha
  • Produksi – Memenuhi persyaratan dan memiliki kapasitas untuk menerapkan pengelolaan hutan berkelanjutan dalam seluruh siklus produksi, termasuk pencegahan kebakaran hutan dan teknologi ramah lingkungan
  • Ekologi – Menjaga dan melindungi ekosistem, termasuk keanekaragaman hayati dan sumber daya alam
  • Sosial – Memenuhi prinsip PADIATAPA (Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan) melalui proses konsultasi dengan komunitas lokal atau adat terkait kegiatan produksi dan untuk menyelesaikan masalah tenurial, pemenuhan standar tenaga kerja, serta keselamatan wilayah kerja.

Persyaratan Dokumen Izin SVLK

Untuk memperoleh dokumen Sertifikat Legalitas Kayu dibutuhkan beberapa syarat, terutamaadalah legalitas dari perusahaan. Berikut adalah syarat-syarat dan dokumen apa saja yang diperlukan untuk mengurus SVLK, yaitu:

A. Dokumen Legalitas Perusahaan/Industri

  1. Memiliki Akta Pendirian
  2. Izin Gangguan (HO)
  3. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
  4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  5. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) NPWP
  6. Dokumen AMDAL/UKL-UPL/SPPL
  7. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
  8. Sertifikat Keterampilan (SKT)
  9. Izin Usaha Industri (IUI)
  10. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)
  11. Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (jika ada)
  12. Dokumen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)

B. Dokumen Bahan Baku

  1. Dokumen Kontrak/Perjanjian jual beli/Bukti jual beli bahan baku
  2. Berita Acara Serah Terima Kayu
  3. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) untuk kayu impor dan dokumen pendukungnya (Packing List, Invoice, B/L, dan CoO) (jika ada impor kayu)
  4. Dokumen angkutan kayu yang sah (SKSKB/FAKB/Nota Angkutan/SAP/FAKO/Nota Perusahaan)
  5. Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO)
baca juga:  Lebih Dulu Ayam atau Telur? Ini Jawaban Ilmiahnya!

C. Dokumen Produksi

  1. Alur Proses Produksi untuk setiap jenis produk
  2. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
  3. Laporan hasil produksi bulanan dan tahunan

D. Dokumen Pemasaran

Dokumen pemasaran yang dibutuhkan untuk pengajuan izin kayu legal terbagi menjadi 2 bentuk yaitu untuk kayu domestik dan ekspor.

  1. Dalam Negeri (Domestik), terdiri dari laporan pemasaran dalam negeri dan dokumen angkutan kayu yang sah (FAKB/FAKO/Nota)
  2. Luar Negeri (Ekspor), terdiri dari Pemberitahuan Ekspor Barang, Packing List, Invoice, Bill of Lading, Bea Keluar (jika ada), CITES (jika ada), Laporan Surveyor (Jika ada)

E. Dokumen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

  1. Prosedur K3
  2. Daftar Peralatan K3
  3. Catatan Kecelakaan Kerja

F. Dokumen Pemenuhan Hak-hak Tenaga Kerja

  1. Daftar Tenaga Kerja
  2. Daftar serikat pekerja atau peraturan perusahaan tentang serikat pekerja
  3. Dokumen Peraturan Perusahaan atau Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)

Cara Mengurus Izin SVLK

Dalam mengurus SVLK diatur dalam dasar acuan Keputusan Direktur Jenderal PHPL nomor SK.62 /PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Tahapan-tahapan pengurusan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) adalah sebagai berikut:

A. Sertifikasi Awal

Sertifikasi awal merupakan penilaian terhadap dokumen-dokumen pemohon sertifikasi SVLK untuk menentukan tingkat kecukupannya terhadap persyaratan dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan lingkup kegiatannya. Dalam tahapan akan dilakukan hal berikut ini:

  1. Pemohon mengajukan permohonan penilaian
  2. Kajian Permohonan
  3. Persetujuan/Penolakan permohonan
  4. Penandatangan Surat Perjanjian Kerja
  5. Perencanaan Audit
  6. Pelaksanaan Audit Sertifikasi
  7. Pelaporan Hasil Audit
  8. Pengambilan Keputusan
  9. Penerbitan Sertifikat

B. Penilikan

Penilikan adalah rangkaian kegiatan monitoring kinerja pemegang SLK (Sertifikat Legalitas Kayu) dengan periode penilikan sesuai ruang lingkup sertifikat, untuk membuktikan bahwa kegiatan operasional yang dilakukan pemegang SLK dilakukan dengan taat asas dan memenuhi standar dan pedoman yang berlaku. Tahapan ini melalui proses berikut:

  1. Pemberitahuan kepada pemegang sertifikat
  2. Perencanaan Penilikan
  3. Pelaksanaan Penilikan
  4. Pelaporan Hasil Penilikan
  5. Pengambilan Keputusan
  6. Pemberitahuan Hasil Penilikan

C. Sertifikasi Kembali (Resertifikasi)

Rangkaian kegiatan berupa penilaian atau verifikasi yang direncanakan dan dilaksanakan untuk mengevaluasi pemenuhan terhadap seluruh persyaratan secara berkelanjutan terhadap institusi/organisasi/lembaga tersertifikasi. Resertifikasi (sertifkasi kembali) secara keseluruhan sama dengan tahapan sertifikasi awal.

D. Audit Khusus

Audit Khusus adalah kegiatan yang dilakukan di luar periode yang berjalan normal untuk memverifikasi kembali berdasarkan faktor berikut:

  • Ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar verifikasi legalitas kayu yang dilakukan oleh Auditee berdasarkan keluhan yang disampaikan pemantau independen
  • Pemenuhan standar verifikasi legalitas kayu sebagai tindak lanjut terhadap Auditee yang dibekukan sertifikasinya

Tahapan yang ditempuh pada proses audit khusus adalah:

  1. Pemberitahuan kepada pemegang sertifikat terkait rencana audit khusus
  2. Perencanaan Audit
  3. Koordinasi dengan pihak terkait dengan pelaksanaan audit khusus
  4. Pelaksanaan Audit Khusus
  5. Pelaporan hasil Audit Khusus
  6. Pengambilan Keputusan
  7. Penyerahan Laporan
baca juga:  Perbedaan Kayu Legal dan Ilegal - Prinsip dan Sertifikasi

Masa Berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (SLK)

Sertifikat Legalitas Kayu (SLK) yang diterbitkan sebagai hasil dari proses sertifikasi awal berlaku dalam periode tertentu, yaitu:

  • 3 tahun bagi pemegang IUIPHHK-HA/HT/RE dan Pemegang Hak Pengelolaan
  • 6 tahun bagi pemegang IUPHHK-HTR/HKm/HD/HTHR
  • 1 tahun bagi IPK termasuk IPPHK
  • 6 tahun bagi pemegang IUIPHHK yang seluruh bahan bakunya menggunakan kayu hutan hak
  • 3 tahun bagi pemegang IUIPHHK kapasitas di atas 6.000 m3/tahun
  • 6 tahun bagi pemegang IUIPHHK kapasitas sampai dengan 6.000 m3 (meter kubik)
  • 6 tahun bagi pemegang IUI
  • 10 tahun bagi pemilik hutan hak dan IRT/Pengrajin

Pengawasan terhadap industri yang telah mendapatkan sertifikat legalitas kayu dilakukan audit surveillance/penilikan selambat lambatnya sejak diterbitkannya sertifikat sekurang-kurangnya:

  • 12 bulan sekali bagi pemegang IUIPHHK-HA/HT/RE dan Pemegang Hak Pengelolaan
  • 24 bulan sekali bagi pemegang IUPHHK-HTR/HKm/HD/HTHR
  • 6 bulan sekali bagi IPK termasuk IPPHK
  • 24 bulan sekali bagi pemegang IUIPHHK yang seluruh bahan bakunya menggunakan kayu hutan hak
  • 12 bulan sekali bagi pemegang IUIPHHK
  • 12 bulan sekali bagi pemegang IUI dengan nilai investasi diatas Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)
  • 24 bulan sekali untuk pemegang IUI dengan nilai investasi sampai dengan Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)
  • 24 bulan sekali bagi pemilik hutan hak dan IRT/Pengrajin.

Ruang Lingkup & Rantai Pasokan

Semua kayu yang berasal dari hutan negara atau hutan hak wajib menjalani verifikasi legalitas. Kewajiban ini menjamin asal usul sumber bahan baku. Begitu pula pada industri (primer maupun sekunder), bahan baku kayu harus menjalani verifikasi legalitas hingga menjadi produk kayu.

SVLK menerapkan pengendalian kuat terhadap rantai pasokan melalui dokumentasi lengkap untuk seluruh bahan baku dan proses produksi sesuai peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dalam peraturan ini, petugas Dinas Kehutanan pada tingkat propinsi dan kabupaten harus melakukan verifiaksi lapangan dan memvalidasi data serta dokumen secara rutin kepada pemegang izin, pemilik lahan, dan pengolah pada tiap titik rantai pasokan. Misalnya pada titik hutan, depot kayu, industri pengeolahan, serta eksportir.

SVLK dan Perubahan Iklim

Pengelolaan hasil hutan melalu Sistem Verifikasi Legalitas Kayu memberikan peran penting bagi perubahan iklim. SVLK berkontribusi dalam perbaikan tata kelola hutan serta berpengaruh terhadap tercapainya SDG (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) 12 yang memastikan tercapainya pola produksi dan konsumsi berkelanjutan.

Selain itu, juga mempengaruhi SDG 13 dalam pengambilan langkah mengatasi perubahan ikim dan dampaknya secara cepat. Serta SDG 15 untuk pengelolaan hutan berkelanjutan, melawan pembalakan hutan, menghentikan dan merevitalisasi degradasi lahan, serta menghentikan kerusakan keanekaragaman hayati.

Prestasi Penerapan SVLK

Penerapan Sistem Verfikasi Legalitas Kayu telah mencapai beberapa prestasi berikut ini:

capaian SVLK dkn.or.id