Selain cagar alam, kawasan suaka margasatwa juga menjadi bagian dari kawasan suaka alam yang memiliki fungsi sebagai pengawet keanekaragaman hayati. Kawasan suaka alam adalah salah satu kelompok dari jenis hutan konservasi, selain kawasan pelestarian.
Suaka margasatwa merupakan kawasan hutan yang dilindungi dan menjadi habitat bagi beranekaragam satwa dan ekosistem pada wilayah tersebut.
Daftar Isi
Pengertian Suaka Margasatwa
Suaka margasatwa adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat perlindungan satwa yang memiliki ciri khas tertentu. Kawasan ini diperuntukkan untuk satwa-satwa yang memerlukan perlindungan agar kelangsungan hidupnya terjamin. Namun, pada kenyataannya suaka margasatwa tidak hanya melestarikan satwa, namun juga mencakup seluruh ekosistem yang ada didalamnya.
Definisi suaka margasatwa dijelaskan dalam Undang-undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya, yaitu “Kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya.”
Kawasan ini ditujukan untuk memberi perlindungan terhadap satwa-satwa tertentu agar terhindar dari kepunahan, serta dapat dimanfaatkan untuk kegiatan lain, seperti penelitian, pendidikan, dan wisata secara terbatas.
Tujuan Suaka Margasatwa
Didirikannya suaka margasatwa di kawasan tertentu memiliki fungsi dan tujuan utama sebagai upaya konservasi, sebagai berikut:
- Kawasan perlindungan satwa dari ancaman perburuan
- Kawasan pelestarian satwa agar keberlangsungan hidupnya terjamin
- Lokasi berkembangbiah satwa agar terhindar dari kepunahan
- Kawasan konservasi hewan
- Kawasan perlindungan ekosistem tertentu
- Laboratorium alam untuk penelitian
- Kawasan penelitian dan sumber ilmu bagi pendidikan
- Mendukung budidaya
- Sebagak kawasan rekreasi
- Aset negara meliputi berbagai sektor, seperi hutan, flora dan fauna, pariwisata, plasma nutfah dan lainnya
Manfaat
Sebagai bagian dari jenis hutan konservasi, suaka margasatwa bermanfaat untuk hal-hal berikut:
- Memberikan jaminan kehidupan untuk satwa-satwa tertentu
- Habitat bagi hewan-hewan hutan
- Menyelamatkan hewan dari perburuan liar
- Pembatasan ruang terhadap spesies tertentu sehingga dapat dikelola dengan baik
- Bermanfaat untuk pariwisata, pendidikan, ilmu pengetahuan dan penelitian
- Menjadi identitas bangsa yang menarik minat wisatawan lokan dan mancanegara
- Menjadi bahan pertimbangan strategi konservasi
Karakteristik Suaka Margasatwa
Sebagai kawasan yang dilindungi, suaka margasatwa memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
- Kawasan suaka margasatwa memberikan manfaat geografis, atmosferistik, hidrologis, geologis, dan sosial ekonomi
- Mempunyai peranan dalam melindungi kehidupan flora, fauna, serta masyarakat
- Memiliki spesies fauna (binatang) yang unik yang hanya hidup di kawasan ini dan tidak hidup di wilayah lain
- Memiliki spesies flora (tumbuhan) yang unik yang hanya hidup di kawasan ini dan tidak hidup di wilayah lain
- Indonesia yang berada di wilayah khatulistiwa memiliki ciri utama berupa tumbuhan dan satwa endemik khas tropis
Pixabay1. Iklim
Iklim merupakan faktor penting sukses tidaknya suatu spesies untuk beradaptasi dengan lingkungan. Kemampuan adaptasi tersebut menjadikan satwa-satwa tertentu mendiami suatu lokasi.
Misalnya kadal purba komodo yang menjadi hewan endemik Pulau Komodo. Hewan ini hanya mendiami kawasan ini karena iklim serta kondisi cuaca wilayahnya yanh cocok.
Mengetahui akan hal itu, pengembangan kawasan konservasi dilakukan tanpa adanya gangguan pemukiman, industri dan kegiatan manusia lain yang berlebihan di lokasi tersebut.
2. Hidrologi
Kondisi hidrologis atau perairan sebagai habitat utama hewan-hewan air juga menjadi ciri suata kawasan margasatwa. Misalnya melakukan upaya penangkaran dan menjaga baku mutu perairan agar kelangsungan hidup hewan dapat terjamin. Contoh binatang air langka antara lain hiu martil, hiu purba, coelacanth, nautilus, horseshoe crabs, goblin sharks, tadpole shrimp, dan sebagainya.
3. Geologis
Pertimbangan dari sisi geologis juga menjadi penentu upaya konservasi suatu spesies. Contohnya adalah pemindahan harimau Jawa yang habitat aslinya berada di hutan lereng Gunung Slamet, kemudian di pindah ke Taman Nasional Way Kambas, Lampung.
Pemindahan tersebut mempertimbangkan akan potensi serta risiko akibat aktivitas vulkanik gunug yang dapat mengancam kelestarian spesies tersebut.
4. Sosial dan Ekonomi
Masyarakat di sekitar lokasi suaka margasatwa juga akan memperoleh manfaat dari berkembangnya wilayah tersebut.
Aspek sosial masyarakat berupa kepedulian terhadap satwa dan lingkungan. Sedangkan aspek ekonomi yang dimaksud yaitu kesejahteraan warga sekitar akan meningkat karena adanya kunjungan wisatawan.
5. Ekosistem
Pendirian suaka margasatwa tentunya ahrus disesuaikan dengan karakter spesies yang akan dilindungi. Oleh sebab itu, pembentukan ekosistem yang sesuai juga perlu diperhatikan.
Misalnya adalah area konservasi gajah yang tentunya memerlukan cadangan air melimpah dan adanya air permukaan berupa danau atau sungau berair tenang. Contoh lain adalah daerah konservasi harimau yang menuntut adanya spesies konsumen dalam rantai makanan di hutan.
6. Geografis
Varias penghuni suaka margasatwa ditentukan oleh letak geografisnya. Misalnya di kawasan khatulistiwa yang memiliki ciri satwa endemik tropis, sedangkan bila jauh dari khatulistiwa maka mempunyai karakteristik fauna subtropis, seperti beruang yang akan melakukan hibernasi ketika musim dingin.
7. Jenis Hutan
Jenis hutan yang menjadi lokasi suaka juga turut berpengaruh terhadap karakteristiknya. Habitat buatan pada lokasi suakamargasatwa bertujuan untuk meniru habitat asli fauna-fauna yang hidup di dalamnya.
Oleh sebab itu, dalam kawasan suaka umumnya terdapat hutan, danau, bukit dan rawa serupa dengan habitat alami hewan-hewan yang mendiaminya.
Penetapan Kawasan Suaka Margasatwa
Kawasan hutan dapat ditetapkan sebagai suaka margasatwa apabila memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut:
- Menjadi habitat berkembangbiak satwa khas tertentu yang memerlukan upaya konservasi agar populasinya tetap lestari
- Menjadi habitat satwa langka yang hampir punah
- Menjadi habitat migrasi jenis satwa tertentu
- Luas kawasan mencukupi seluruh habitat satwa-satwa yang hidup di wilayah suaka margasatwa
Pengelolaan
Pengelolaan suaka margasatwa di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
Kawasan konservasi ini dikelola oleh pihak pengelola tiap-tiap kawasan, yaitu terdiri dari pihak pemerintah, masyarakat sekitar, serta organisasi pemerintah yang fokus terhadap pelestarian kawasan konservasi.
Kegiatan utama dalam mengelola kawasan suaka meliputi kegiatan perlindungan, perencanaan, pemanfaatan, pengawetan, pemeliharaan, pengendalian dan pengawasan.
Upaya tersebut bertujuan untuk mencegah satwa-satwa di kawasan suaka margasatwa menjadi saran perburuan liar yang menyebabkan kepunahan suatu spesies.
Dalam kurun waktu tertentu, pengelola akan melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap tata kelola kawasan untuk kemudian mengambil keputusan lebih baik.
Misalnya, perluasan wilayah, pemanfaatan potensi, penetapan batas kawasan, pemasangan informasi, restorasi, rehabilitasi, serta pembuatan peraturan tertentu.
Daftar Suaka Margasatwa di Indonesia
Indonesia memiliki luas suaka margasatwa dengan total hampir 5,5 juta hektar yang tersebar di 75 lokasi (71 suaka darat maupun laut), dimana di masing-masing kawasan memiliki satwa khas yang hidup didalamnya. Berikut ini adalah nama-nama suaka margasatwa di Indonesia.
| Suaka margasatwa | Lokasi | Luas (hektar) | Penetapan | Satwa Khas |
| Rawa Singkil | Aceh | 102500 | Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 166/Kpts-II/1998, 26 Februari 1998 | Buaya, ular kobra, ular sanca, orang utan |
| Karang Gading – Langkat Timur Laut | Sumatera Utara | 15765 | Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor: 811/Kpts/Um/11/80, 5 November 1980 | |
| Siranggas | Sumatera Utara | 5657 | Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 70/Kpts-II/1989, 2 Juni 1989 | |
| Dolok Surungan | Sumatera Utara | 23800 | Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor: 43/Kpts/Um/2/74, 2 Februari 1974 | |
| Barumun | Sumatera Utara | 40330 | SK Menteri Kehutanan RI Nomor: 70/Kpts-II/1989, 2 Juni 1989. | Gajah, harimau |
| Kerumutan | Riau | 120000 | Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor: 350/Kpts/Um/6/79, 14 Maret 1979 | |
| Tasik Besar – Metas | Riau | 3200 | Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 173/Kpts-II/1986, 6 Juni 1986 | |
| Tasik Serkap – Sarang Burung | Riau | 6900 | Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 173/Kpts-II/1986, 6 Juni 1986 | |
| Danau Pulau Besar – Bawah | Riau | 28237 | Keputusan Men-hutbun Nomor: 668/Kpts-II/1999, 26 Agustus 1999 | Ikan arwana, burung |
| Tasik Tanjung Padang | Riau | 4925 | Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 349/Kpts-II/1999, 26 Mei 1999 | |
| Tasik Belat | Riau | 2529 | SK Menteri Kehutanan RI Nomor: 480/Kpts-II/1999, 29 Juni 1999 | Harimau, keluang, sri gunting |
| Bukit Batu | Riau | 21500 | SK Menteri Kehutanan RI Nomor: 482/Kpts-II/1999, 29 Juni 1999 | Harimau, orang utan, tapir |
| Giam Siak Kecil | Riau | 50000 | Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 173/ Kpts-II/1986, 6 Juni 1986 | |
| Balai Raja | Riau | 18000 | SK Menteri Kehutanan RI Nomor: 173/Kpts-II/1986, 6 Juni 1986 | |
| Bukit Rimbang – Bukit Baling | Riau | 136000 | Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 173/Kpts-II/1986, 6 Juni 1986 | |
| Pagai Selatan | Sumatera Barat | 4000 | Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI Nomor: 422/Kpts-II/1999, 15 Juni 1999 | |
| Gumai Pasemah | Sumatera Selatan | 45883 | Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor: 408/Kpts/Um/6/76, 30 Juni 1976 | |
| Padang Sugihan | Sumatera Selatan | 75000 | Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 004/Kpts-II/1983, 19 April 1983 | |
| Bentayan | Sumatera Selatan | 19300 | Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor: 276/Kpts/Um/4/81, 6 April 1981 | Gajah, tapir, beruang madu, |
| Dangku | Sumatera Selatan | 102326 | Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 76/Kpts-II/2001, 15 Maret 2001 | Harimau, beruang madu, rusa, buaya, rangkong |
| Isau-isau Pasemah | Sumatera Selatan | 12144 | Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor: 69/Kpts/Um/2/78, 7 Februari 1978 | |
| Gunung Raya | Sumatera Selatan | 39500 | Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor: 55/Kpts/Um/2/78, 7 Februari 1978 | |
| Pulau Rambut | DKI Jakarta | 90 | Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI Nomor: 275/Kpts-II/1999, 7 Mei 1999 | Burung |
| Muara Angke | DKI Jakarta | 25,02 | SK Menteri Kehutanan RI Nomor: 097/Kpts-II/1988, 29 Februari 1988 | Ikan |
| Gunung Sawal | Jawa Barat | 5400 | Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor: 420/Kpts/Um/6/79, 4 Juni 1979 | |
| Cikepuh | Jawa Barat | 8127,5 | Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor: 532/Kpts/Um/10/73, 20 Oktober 1973 | |
| Sendangkerta | Jawa Barat | 90 | Keputusan Menteri Kehutanan RI.Nomor: 6964/Kpts-II/2002, 17 Januari 2002 | |
| Gunung Tunggangan | Jawa Tengah | 103,9 | Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI Nomor: 435/Kpts-II/1999, 15 Juni 1999 | |
| Paliyan | DI Yogyakarta | 615,6 | Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI Nomor: 171/Kpts-II/2000, 20 Desember 2000 | |
| Sermo | DI Yogyakarta | |||
| Dataran Tinggi Yang | Jawa Timur | 14145 | Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI Nomor: 417/Kpts-II/1999, 15 Juni 1999 | |
| Pulau Bawean | Jawa Timur | 3831,6 | Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor: 762/Kpts/Um/5/79, 12 Mei 1979 | Rusa Bawean |
| Gunung Tambora Selatan | Nusa Tenggara Barat | 21674,68 | Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI Nomor: 418/Kpts-II/1999,15 Juni 1999 | Burung camar, burung beo, kakak tua jambul kuning |
| Danau Tuadale | Nusa Tenggara Timur | 500 | SK Menteri Kehutanan RI Nomor: 195/Kpts-II/1993 27 Februari 1993 | |
| Harlu | Nusa Tenggara Timur | 2000 | Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 84/Kpts-II/1993,16 Februari 1993 | |
| Kateri (RTK 77) | Nusa Tenggara Timur | 4560 | SK Menteri Pertanian RI Nomor: 394/Kpts/Um/5/81, 5 Juli 1981 | |
| Perhatu | Nusa Tenggara Timur | |||
| Ale Asisio (RTK 198) | Nusa Tenggara Timur | 5918 | SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI Nomor: 423/Kpts-II/1999, 15 Juni 1999 | |
| Pulau Semama | Kalimantan Timur | 220 | Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor: 604/Kpts/Um/8/82, 19 Agusutus 1982 | |
| Lamandau | Kalimantan Tengah | 76110 | Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 162/Kpts-II/1998, 26 Februari 1998 | |
| Pleihari Tanah Laut | Kalimantan Selatan | 6000 | Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 695/Kpts-II/1991, 10 November 1991 | |
| Kuala Lupak – Nusa Gede Panjalu | Kalimantan Selatan | 3375 | Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI Nomor: 453/Kpts-II/1999, 17 Juni 1999 | |
| Pulau Kaget | Kalimantan Selatan | Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI Nomor:337/Kpts-II/1999, 27 September 1999 | ||
| Karakelang | Sulawesi utara | 24669 | Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI Nomor: 97/Kpts-II/2000, 22 Desember 2000 | |
| Gunung Manembo-nembo | Sulawesi utara | 6500 | Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor: 441/Kpts/Um/7/78, 16 Juli 1978 | |
| Nantu | Gorontalo | 31215 | Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI Nomor: 573/Kpts-II/1999, 22 Juli 1999 | |
| Dolangan | Sulawei Tengah | 462 | Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor: 441/Kpts/Um/5/81, 21 Mei 1981 | |
| Tanjung Matop – Pinjam | Sulawei Tengah | 1612,5 | Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor: 445/Kpts/Um/5/81, 21 Mei 1981 | |
| Pati-pati | Sulawei Tengah | 3103,79 | Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI Nomor: 239/Kpts-II/1999, 27 April 1999 | |
| Lombuyan | Sulawei Tengah | 3069 | Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI Nomor: 124/Kpts-II/1999, 5 Maret 1999 | |
| Tanjung Santigi | Sulawei Tengah | 1131,25 | Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 50/Kpts-VII/1987, 25 Februari 1987 | |
| Bakiriang | Sulawei Tengah | 12500 | Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 398/Kpts-II/1998,21 April 1998 | |
| Lampoko dan Mampie | Sulawesi Barat | 2000 | Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor: 699/Kpts/Um/11/78, 13 November 1978 | |
| Tanjung Amolango | Sulawesi Tenggara | 605 | SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI Nomor: 95/Kpts-II/1999, 2 Maret 1999 | |
| Buton Utara | Sulawesi Tenggara | 82000 | Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor: 782/Kpts/Um/12/79, 17 Desember 1979 | |
| Tanjung Peropa | Sulawesi Tenggara | 38937 | Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 393/Kpts-II/1986, 23 Desember 1986 | |
| Tanjung Batikolo | Sulawesi Tenggara | 4016 | Kepututusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 425/Kpts-II/1995, 16 Agustus 1995 | |
| Lambusango | Sulawesi Tenggara | 28510 | Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor: 639/Kpts/Um/9/82, 1 September 1982 | |
| Komara | Sulawesi Selatan | 3390 | Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 147/Kpts-II/1987,19 Februari 1987 | |
| Pulau Kassa | Maluku | 2000 | Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor: 653/Kpts/Um/10/78, 25 April 1978 | |
| Pulau Manuk | Maluku | 100 | Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor: 444/Kpts/Um/5/81, 25 Mei 1981 | |
| Pulau Kobror | Maluku | 61657,75 | Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI Nomor: 415/Kpts-II/1999, 15 Juni 1999 | |
| Pulau Baun | Maluku | 13000 | Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor: 711/Kpts/Um/11/74, 25 November 1974 | |
| Tanimbar | Maluku | 65671 | Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 249/Kpts-II/1985, 11 September 1985 | |
| Pulau Dolok | Papua | 664627,97 | Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 305/Kpts-II/1998, 27 Februari 1998 | |
| Danau Bian | Papua | |||
| Mamberamo Foja | Papua | 2018000 | Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 820/Kpts/Um/11/82, 10 November 1982 | |
| Pegunungan Jayawijaya | Papua | 800000 | Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor: 914/ Kpts/Um/10/81, 30 Oktober 1981 | |
| Pulau Pombo | Papua | |||
| Pulau Komolon | Papua | 84130,4 | Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 820/Kpts/Um/11/82, 10 November 1982 | |
| Jamursba Medi | Papua Barat | 278,25 | Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI No-mor: 891/Kpts-II/1999, 14 Oktober 1999 | |
| Tanjung Mubrani – Sidei – Wibain | Papua Barat | 9142,63 | Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI Nomor: 891/Kpts-II/1999, 14 Oktober 1999 | |
| Pulau Venu | Papua Barat | 16320 | Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI Nomor: 891/Kpts-II/1999, 14 Oktober 1999 | |
| Pulau Sabuda Tataruga | Papua Barat | 5000 | Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 82/Kpts-II/1993, 16 Februari 1993 | |
| Pantai Jamursba Medi | Papua Barat | 278,25 | Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI No-mor: 891/Kpts-II/1999, 14 Oktober 1999 |
Peraturan di Indonesia
Pemerintah Indonesia telah memiliki peraturan tertulis berupa hukum yang berlaku dalam rangka usaha mengatur, menetapkan, memutuskan, dan memelihara suaka margasatwa.
Kawasan yang berada di bawah naungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem ini dilindungi oleh peraturan-peraturan sebagai berikut:
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam
- Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem No. P.11/KSDAE/SET/KSA.0/9/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rancangan Zona Pengelolaan atau Blok Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
- Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem No. SK.357/KSDAE-SET/2016 tentang Penetapan Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru
- Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem No. SK. 128/KSDAE/SET/ KUM.1/3/2018 tentang Pemetaan Proses Bisnis Lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi
Sebagai wilayah konservasi satwa, termasuk seluruh ekosistem yang ada didalamnya. Sudah sepatutnya kita turut berperan dalam menjaga suaka margasatwa.
FAQ
Apa yang dimaksud Suaka Margasatwa?
Arti dari Suaka Margasatwa adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya.
