peta indonesia
wawasan nusantara

Wawasan Nusantara – Pengertian, Tujuan, Fungsi, Aspek & Contoh Implementasi

Wawasan nusantara merupakan cara pandang dan sikap terhadap bangsa Indonesia dalam menjaga kesatuan dan persatuan demi tercapainya tujuan nasional. Dengan mempelajari wawasan nusantara, maka akan tumbuh jiwa nasionalisme pada setiap warga Indonesia.

Pengertian Wawasan Nusantara

Wawasan nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan bentuk geografis, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebhinekaan untuk mencapai tujuan nasional.

Istilah “wawasan nusantara” berasal dari tiga kata dalam bahasa Jawa, yaitu “wawas”, “nusa”, dan “antara”. Apabila diartikan satu persatu, “wawas” berarti pandangan, tinjauan, penglihatan. Kata “nusa” berarti pulau atau kesatuan kepulauan, sedangkan kata “antara” berarti diantara dua benua dan dua samudera.

Dari arti ketiga kata tersebut, dapat ditarik kesimpulan bawah wawasan nusantara adalah cara pandang terhadap kesatuan kepulauan yang berada diantara dua benua dan dua samudera (bangsa Indonesia).

Pengertian Wawasan Nusantara Menurut Para Ahli

Definisi dan makna dari wawasan nusantara juga dijabarkan dari sudut pandang beberapa ahli berikut ini:

  1. Prof. Wan Usman – Menurut Prof. Wan Usman, wawasan nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah air sebagai negara kepulauan dalam segala aspek kehidupan yang beragam.
  2. Munadjat Danusaputro, 1981 – Menurut Munadjat Danusaputro, wawasan nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensi yang saling terhubung, serta pemekarannya di tengah lingkungan berdasarkan asas nusantara.
  3. Sumarsono, 2002 – Menurut Sumarsono, wawasan nusantara merupakan nilai yang menjiwai segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada setiap strata di seluruh wilayah negara. Peraturan tersebut menggambarkan sikap, perilaku, paham dan semangat nasionalisme kebangsaan yang tinggi dan menjadi identitas jati diri bangsa Indonesia.
  4. Samsul Wahidin, 2010 – Menurut Samsul Wahidin, wawasan nusantara memiliki arti cara pandang, cara memahami, cara menghayati, cara bersikap, cara bertindak, cara berpikir dan tingkah laku bagi bangsa Indonesia sebagai hasil dari interaksi psikologis, sosiokultural dalam arti luas dengan aspek-aspek asta grata.
  5. Srijanti, Kaelan, dan Achmad Zubaidi, 2007 – Menurut Srijanti, Kaelan, dan Achmad Zubaidi, wawasan nusantara ialah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta sesuai wilayah geografis nusantara yang menjiwai kehidupan bangsa demi mencapai tujuan dan cita-cita nasional.
  6. M. Panggabean, 1979 – Menurut M. Panggabean, wawasan nusantara adalah doktrin politik bangsa Indonesia untuk mempertahankan kelangsungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasilad an UUD 1945 dengan mempertimbangkan pengaruh ekonomi, geografi, demografi, teknologi dan peluang strategis lainnya.
  7. Sabarti Akhadiah MK, 1997 – Menurut Sabarti Akhadiah, pengertian wawasan nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 sebagai bentuk aspirasi bangsa yang merdeka, berdaulan dan bermartabat yang menjiwai kebijakan dalam mencapai tujuan bangsa.
  8. Lembaga Pertahanan Nasional, 1999 – Menurut Lemhanas, wawasan nusantara sebagai pandangan hidup Bangsa Indonesia dalam memanfaatkan konstelasi geografis Indonesia, sejarah dan kondisi sosial budaya untuk mengejawantahkan segala dorongan dan rangsangan di dalam usaha pencapaian aspirasi bangsa dan kepentingan dan tujuan-tujuan nasional.
  9. Tap MPR Tahun 1993 dan 1998 Tentang GBHN – Menurut Tap MPR Tahun 1993 dan 1998 Tentang GBHN, wawasan nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara agar masyarakat mencapai tujuan nasional.

Dasar Hukum Wawasan Nusantara

Wawasan nusantara memiliki dasar hukum yang diterima sebagai konsepsi politik kewarganegaraan yang tercantum dalam aturan sebagai berikut:

  1. Tap MPR. No. IV/MPR/1973 pada tanggal 22 maret 1973
  2. Tap MPR. No IV/1978/22/Maret/1978/ tentang GBHN
  3. Tap MPR. No. II/MPR/1983/12/Maret/1983

Fungsi Wawasan Nusantara

Berdasarkan berbagai pengertian yang telah disampaikan, fungsi wawasan nusantara adalah menjadi panduan, pedoman, acuan bagi bangsa Indonesia dalam kehidupan bernegara.

Indonesia memiliki kurang lebih 17.508 pulau dengan garis pantai kurang lebih 81.000 km Pixabay

Wilayah nusantara yang terdiri dari gugusan dan berbagai pulau membentang di antara garis khatulistiwa merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Lebih dari 200 suku bangsa serta sumber alam dan budaya yang kaya menjadikan Indonesia sebagai negara besar yang harus kita jaga.

Oleh karena itu, wawasan nusantara dibagi menjadi 4 kelompok fungsi sebagai berikut:

  • Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, yaitu:
    • Keutuhan wilayah nasional beserta kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan seluruh bangsa, serta menjadi modal dan milik bersama bangsa Indonesia.
    • Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku dan berbagai bahasa daerah. Keyakinan berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya.
    • Bangsa Indonesia harus merasa satu kesatuan, senasib sepenanggungan, sebangsa, dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita bangsa.
    • Pancasila sebagai satu-satunya ideologi bangsa dan negara yang senantiasa membimbing dan mengarahkan bangsa Indonesia dalam mencapai tujuannya.
    • Seluruh kepulauan nusantara merupakan kesatuan hukum dalam arti bahwa hanya ada satu hukum nasional yang mengabdi kepada kepentingan nasional.
  • Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi.
    • Kekayaan wilayah nusantara, baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama. Keperluan hidup sehari-hari seharusnya tersedia merata di seluruh wilayah tanah air.
    • Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggikan ciri khas yang dimiliki oleh daerah dalam pengembangan kehidupan ekonomi.
    • Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan dan ditujukan bagi kemakmuran rakyat.
  • Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya.
    • Masyarakat Indonesia sebagai satu peri kehidupan bangsa merupakan kehidupan yang serasi dengan tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata, dan seimbang serta adanya keselarasan yang sesuai dengan tingkat kemajuan bangsa.
    • Budaya Indonesia pada hakikamya adalah satu. Corak ragam budaya yang ada harus menggambarkan kekayaan budaya bangsa. Hal inilah menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya dengan sikap tidak menolak nilai budaya lain yang tidak bertentangan dengan budaya bangsa.
    • Segala ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara.
    • Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk membela negara dan bangsa. Dengan konsep Wawasan Nusantara secara geografis, kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan yang utuh dengan melihat kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan Hankam.
  • Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan.
    • Tujuan ke dalam Wawasan Nusantara: untuk mewujudkan kesatuan dalam segenap aspek kehidupan bangsa, baik aspek alamiah maupun aspek sosial.
    • Tujuan ke luar Wawasan Nusantara: untuk ikut serta mewujudkan kebahagiaan, ketertiban, dan perdamaian seluruh umat manusia.

Latar Belakang dan Aspek Wawasan Nusantara

Adanya wawasan nusantara dilaterbelakang oleh berbagai aspek dasar berikut ini:

  • Aspek Falsafah Pancasila – Pengembangan wawasan nusantara diperoleh dari nilai-nilai Pancasila sebagai berikut:
    • Hak Asasi Manusia (HAM), seperti hak memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing- masing.
    • Mengutamakan kepentingan masyarakat daripada individu dan golongan.
    • Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
  • Aspek Kewilayahan Nusantara – Letak geografis indonesia merupakan anugerah meliputi sumber daya alam, suku bangsa, dan ragam budaya.
  • Aspek Sosial Budaya – Indonesia merupakan negara yang terdiri atas ratusan suku bangsa yang masing-masing memiliki adat istiadat, bahasa, agama dan kepercayaan yang berbeda-beda. keberagaman tersebut mengandung potensi konflik sosial yang besar apabila tidak diatur dengan baik.
  • Aspek Sejarah – Kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan proses panjang yang mengorbankan jiwa dan raga. Pemahaman ini harus diberikan kepada seluruh warnaga negara agar perpecahan tidak terjadi dan bangsa Indonesia tetap bertahan serta menjaga keutuhan wilayahnya.

Tujuan Wawasan Nusantara

Wawasan nusantara memiliki dua tujuan utama, yaitu:

  1. Tujuan Nasional – Sesuai dengan pembukaan UUD 1945, tujuan kemerdekaan Indonesia adalah “untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial”.
  2. Tujuan ke dalam, yaitu mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan baik alamiah maupun sosial. Dengan kata lain, tujuan bangsa Indonesia adalah menjunjung tinggi kepentingan nasional, serta kepentingan kawasan untuk menyelenggarakan dan membina kesejahteraan, kedamaian dan budi luhur serta martabat manusia di seluruh dunia.

Hakikat Wawasan Nusantara

Pada dasarnya, hakikat wawasan nusantara telah terdapat dalam butir-butir Garis Besar Haluan Negara (GBHN), yaitu menjaga keutuhan nusantara melalui cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup nusantara dan demi kepentingan nasional.

Setiap warga negara bangsa dan aparatur negara harus berpikir, bersikap dan bertindak secara utuh menyeluruh dalam lingkup dan demi kepentingan bangsa termasuk produk-produk yang dihasilkan oleh lembaga negara.

Asas Wawasan Nusantara

Asas wawasan nusantara adalah ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan demi tetap taat dan setianya komponen pembentuk bangsa Indonesia (suku bangsa atau golongan) terhadap kesepakatan bersama.

bajak sawah Pixabay

Harus disadari, apabila asas wawasan nusantara diabaikan, komponen pembentuk kesepakatan bersama akan melanggar kesepakatan bersama. Artinya, kesatuan dan persatuan bangsa dan negara Indonesia akan tercerai-berai.

  • Kepentingan yang sama – Ketika menegakkan dan merebut kemerdekaan, kepentingan bersama bangsa Indonesia adalah menghadapi penjajahan secara fisik dari bangsa lain. Saat ini, bangsa Indonesia harus menghadapi jenis “penjajahan” yang berbeda dari negara asing. Misalnya, kehidupan dalam negeri bangsa Indonesia mendapat tekanan dan paksaan baik secara halus maupun kasar dengan cara adu domba dan pecah-belah bangsa dengan menggunakan dalih HAM, demokrasi, dan lingkungan hidup. Sementara itu tujuan yang sama adalah tujuan yang tercapainya kesejahteraan dan rasa aman yang lebih baik daripada sebelumnya.
  • Keadilan – Harus ada kesesuaian pembagian hasil dengan andil, jerih payah usaha, dan kegiatan-kegiatan baik orang-perorangan, golongan, kelompok, maupun daerah.
  • Kejujuran – Keberanian berfikir, berkata, dan bertindak sesuai realita serta ketentuan yang benar meskipun realita atau ketentuan yang disampaikan pahit dan mengecewakan.
  • Solidaritas – Diperlukan rasa setia kawan, salingmemberi dan berkorban tanpa meninggalkan ciri dan karakter budaya masing-masing.
  • Kerjasama – Adanya koordinasi, saling pengertian yang didasarkan atas kesetaraan kerja kelompok, baik kelompok yang kecil maupun kelompok yang besar dapat dicapai demi terciptanya sinergi yang lebih baik.
  • Kesetiaan – Adanya kesepakatan bersama untuk menjadi bangsa dan mendirikan negara Indonesia. Kesetiaan terhadap kesepakatan bersama sangatlah penting dan menjadi tonggak utama terciptanya persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan.

Implementasi Kehidupan Bangsa dan Negara

Wawasan nusantara dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara dapa kita lihat dalam berbagai aspek berikut ini:

  • Kehidupan Politik
    • Pelaksanaan kehidupan politik yang diatur dalam undang-undang, seperti UU Partai Politik, UU Pemilihan Umum, dan UU Pemilihan Presiden. Pelaksanaan undang-undang tersebut harus sesuai hukum dan mementingkan persatuan bangsa. Contohnya seperti dalam pemilihan presiden, anggota DPR, dan kepala daerah harus menjalankan prinsip demokratis dan keadilan, sehingga tidak menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa.
    • Pelaksanaan kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Seluruh bangsa Indonesia harus mempunyai dasar hukumyang sama bagi setiap warga negara, tanpa pengecualian. Di Indonesia terdapat banyak produk hukum yang dapat diterbitkan oleh provinsi dan kabupaten dalam bentuk peraturan daerah (perda) yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku secara nasional.
    • Mengembangkan sikap hak asasi manusia dan sikap pluralisme untuk mempersatukan berbagai suku, agama, dan bahasa yamg berbeda, sehingga menumbuhkan sikap toleransi.
    • Memperkuat komitmen politik terhadap partai politik dan lembaga pemerintahan untuk meningkatkan semangat kebangsaan, persatuan dan kesatuan.
    • Meningkatkan peran Indonesia dalam kancah internasional dan memperkuat korps diplomatik sebagai upaya penjagaan wilayah Indonesia terutama pulau-pulau terluar dan pulau kosong.
  • Kehidupan Ekonomi
    • Wilayah nusantara mempunyai potensi ekonomi yang tinggi, seperti posisi khatulistiwa, wilayah laut yang luas, hutan tropis yang besar, hasil tambang dan minyak yang besar, serta memeliki penduduk dalam jumlah cukup besar. Oleh karena itu, implementasi dalam kehidupan ekonomi harus berorientasi pada sektor pemerintahan, pertanian, dan perindustrian.
    • Pembangunan ekonomi harus memperhatikan keadilan dan keseimbangan antar daerah. Oleh sebab itu, dengan adanya otonomi daerah dapat menciptakan upaya dalam keadilan ekonomi.
    • Pembangunan ekonomi harus melibatkan partisipasi rakyat, seperti dengan memberikan fasilitas kredit mikro dalam pengembangan usaha kecil.
  • Kehidupan Sosial Budaya
    • Mengembangkan kehidupan bangsa yang serasi antara masyarakat yang berbeda, dari segi budaya, status sosial, maupun daerah. Contohnya dengan pemerataan pendidikan di semua daerah dan program wajib belajar harus diprioritaskan bagi daerah tertinggal.
    • Pengembangan budaya Indonesia, untuk melestarikan kekayaan Indonesia, serta dapat dijadikan kegiatan pariwisata yang memberikan sumber pendapatan nasional maupun daerah. Contohnya dengan pelestarian budaya, pengembangan museum, dan cagar budaya.
  • Kehidupan Pertahanan dan Keamanan
    • Kegiatan pembangunan pertahanan dan keamanan harus memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk berperan aktif, karena kegiatan tersebut merupakan kewajiban setiap warga negara, seperti memelihara lingkungan tempat tinggal, meningkatkan kemampuan disiplin, melaporkan hal-hal yang mengganggu keamanan kepada aparat dan belajar kemiliteran.
    • Membangun rasa persatuan, sehingga ancaman suatu daerah atau pulau juga menjadi ancaman bagi daerah lain. Rasa persatuan ini dapat diciptakan dengan membangun solidaritas dan hubungan erat antara warga negara yang berbeda daerah dengan kekuatan keamanan.
    • Membangun TNI yang profesional serta menyediakan sarana dan prasarana yang memadai bagi kegiatan pengamanan wilayah Indonesia, terutama pulau dan wilayah terluar Indonesia.

Contoh Wawasan Nusantara

Penerapan wawasan nusantara dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari setiap warga negara Contohnya adalah sebagai berikut:

  • Menjadikan falsafah Pancasila sebagai pedoman hidup bernegara dan bermasyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan tindakan nyata sehari-hari yang mencerminkan nilai-nilai religius, kekeluargaan, dan menjaga persatuan sesuai dengan Pancasila.
  • Sikap cinta tanah air yang diwujudkan dengan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, golongan, dan agama.
  • Mewujudkan pembangunan bangsa dengan tindakan nyata dan prestasi. Misalnya, menunjukkan rasa cinta tanah air ketika mewakili negara Indonesia di forum-forum internasional.

Referensi: Heri Herdiawanto dan Jumanta Hamdayama, 2010, Cerdas, Kritis dan Aktif Berwarganegara, Penerbit Erlangga: Jakarta. | Abdulkarim, Aim. 2007. Pendidikan Kewarganegaraan: Membangun Warga Negara yang Demokratis. Bandung: PT Grafindo Media Pratama. | Suradinata, Ermaya. (2005). Hukum Dasar Geopolitik dan Geostrategi dalam Kerangka Keutuhan NKRI.. Jakarta: Suara Bebas. Hal 12-14. | Sunardi, R.M. (2004). Pembinaan Ketahanan Bangsa dalam Rangka Memperkokoh Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jakarta:Kuaternita Adidarma. Hal 179-180. | Alfandi, Widoyo. (2002). Reformasi Indonesia: Bahasan dari Sudut Pandang Geografi Politik dan Geopolitik. Yogyakarta:Gadjah Mada University. | Hidayat, I. Mardiyono, Hidayat I.(1983). Geopolitik, Teori dan Strategi Politik dalam Hubungannya dengan Manusia, Ruang dan Sumber Daya Alam. Surabaya:Usaha Nasional.Hal 85-86. | https://id.wikipedia.org/wiki/Wawasan_Nusantara | https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-wawasan-nusantara.html